Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adi Suhendi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih berjuang untuk mendapatkan dana bagi anggota Linmas yang ditugaskan dalam mengamankan Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Demikian diungkapkan Ketua KPU Husni Kamil Manik saat ditemui di Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (30/2/2012) seusai mengikuti Apel Konsolidasi Gelar Pasukan Pengamanan Pemilu yang dilaksanakan Polri.
"Kami kemarin sudah ajukan ke DPR kemudian DPR tidak memberikan alokasi itu sehingga kemudian pembicaraan lanjutannya dengan Kemendagri (Kementrian Dalam Negeri) dan pengelolaan di Kemendagri," kata Husni.
Dikatakannya dana untuk para anggota Linmas yang akan menjaga TPS saat ini masih dalam proses pembahasan.
"Mudah-mudahan Februari bisa diketahui berapa jumlahnya. tapi secara jumlah personel sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 linmas itu 2 personel untuk 1 TPS," katanya.
Ditanya anggarannya berapa, Husni tidak mau mengungkapkannya.
Sementara Kapolri Jendral Polisi Sutarman bersyukur bila uang untuk Linmas tidak masuk dalam angaran pengamanan Pemilu yang kini dipegang Polri sebesar Rp 1 triliun.
"Saya bersyukur Linmas sudah dibiayai KPU sehingga tidak terlalu berat," kata Sutarman.
Sutarman menjelaskan bahwa pihaknya tidak mungkin lagi mengajukan anggaran untuk pengamanan Pemilu. Untuk menambah kebutuhan minimalnya sebanyak Rp 600 miliar, Polri pun terpaksa harus mengambil anggaran dari pos lain lewat persetujuan DPR RI.
"Negara tidak mungkin lagi mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 1 triliun. Saya membutuhkan Rp 600 miliar lagi, saya minta ijin DPR anggaran yang sudah masuk Polri di dalam DIPA-nya untuk direalokasikan dari anggaran lain," katanya.