News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Gerindra Usung Program Bahan Bakar Pengganti BBM

Penulis: Danang Setiaji Prabowo
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Antrian pengisian BBM subsidi jenis solar terlihat mengular di SPBU Sekupang, Batam, Kamis (31/1). Pemerintah menganggarkan dana Rp 193,8 Trilyun untuk mensubsidi BBM pada tahun 2013. Berdasarkan data BPH Migas tahun 2012 pulau kalimantan dam sumatra merupakan daerah rawan penyalahgunaan BBM bersubsidi. TRIBUN/ARGIANTO DA NUGROHO

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Gerindra berpendapat sumber kebocoran uang negara yang mencapai Rp 1.000 triliun, satu di antaranya berasal dari subsidi energi. Karenanya, Gerindra menyatakan akan membangun dua juta lahan untuk bahan baku ethanol.

Ketua Umum Partai Gerindra, Suhardi, menjelaskan kedaulatan energi menjadi satu diantara program kerja Gerindra. Oleh karenanya, pihaknya akan membangun dua juta lahan untuk bahan baku ethanol yang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif pengganti BBM jika menang dalam pemilu 2014.

"Bahan baku ethanol dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif pengganti BBM. Program lainnya adalah membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi dan air dengan kapasitas total 10 ribu MW," ujar Suhardi, Rabu (19/3/2014).

Dikatakannya, pengalihan ke sumber energi alternatif adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi permasalahan energi. Pada akhirnya, kata Suhardi, dana subsidi BBM bisa dialihkan ke sektor-sektor lain yang lebih membutuhkan seperti pembangunan infrastruktur, jaminan kesehatan, dan jaminan pendidikan.

"Satu diantara sumber kebocoran uang negara adalah subsidi energi. Dalam APBN tahun 2014, total anggaran untuk subsidi energi adalah sebesar Rp 282 triliun dengan alokasi subsidi untuk BBM sebesar Rp 210,7 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp 71,4 triliun. Kebocoran uang negara ini diperparah dengan korupsi di berbagai bidang," paparnya.

Suhardi menuturkan subsidi energi sangat membebani keuangan negara dikarenakan besarnya anggaran untuk subsidi energi terutama BBM sangat timpang dengan anggaran untuk sektor lainnya. Sebagai contoh, anggaran untuk Departemen Perhubungan Umum sebesar Rp 84,1 triliun. Sedangkan anggaran Departemen Perhubungan sebesar Rp 40 triliun.

"Jika sistem dalam penetapan anggaran tidak diperbaiki, maka untuk seterusnya subsidi BBM akan terus membebani keuangan negara. Pada kenyataanya, sekarang negara ini terus mengimpor BBM karena produksi dalam negeri tidak mencukupi," tuturnya.

"Sumber energi listrik juga sebagian besar masih menggunakan BBM. Perlu ada langkah berani untuk keluar dari masalah ini, yaitu dengan membangun kedaulatan energi," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini