Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, menyatakan seseorang yang terpilih menjadi kepala daerah, harus memutuskan hubungannya sementara dengan parpol pengusungnya.
Siti mengingatkan seseorang yang sudah terpilih menjadi pemimpin, maka sudah menjadi milik masyarakat. Karena menurutnya pemimpin yang terpilih tersebut dipilih langsung oleh rakyat sehingga tidak lagi menjadi milik partai.
"Eneg ada pucuk pimpinan tertinggi masih pikirkan partainya. Aturannya, pemimpin birokrasi putus sementara hubungannya dengan partai agar tidak ada konflik kepentingan," ujar Siti di Cafe Eatology, Sabang Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2014).
"Sekali pemimpin masuk birokrasi, harus mampu putus hubungan dengan partai," tegasnya lagi.
Lebih lanjut, Siti menuturkan adanya pilkada di tiap daerah sebenarnya memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menyeleksi sendiri kemampuan calon pemimpin daerah.
"Karena adanya otonomi daerah, pilkada memberikan kesempatan menyeleksi kemampuan calon pemimpin daerah," tukasnya.