Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemilu Legislatif 2014 hampir mendekati babak akhir. Setidaknya ada empat catatan dalam pelaksanaan pemilu kali ini. Demikian catatan yang dikeluarkan Lingkar Madani (Lima) Indonesia atas pelaksanaan pemungutan suara 9 April.
Direktur Eksekutif Lima Indonesia, Ray Rangkuti, mengungkapkan, pertama, pemilu reformasi telah berulangkali dilaksanakan, tapi kelemahan-kelemahan klasik dalam pemilu sebelumnya tetap saja tak teratasi dalam pelaksanaan pemilu 2014.
"Sekalipun perangkat dan persiapan lebih lama, tapi tak serta merta penyakitnya terobati. Yakni masih maraknya surat suara tertukar. Dalam catatan KPU sendiri setidaknya terjadi di 20 propinsi," ujar Ray di Jakarta, Jumat (11/4/2014).
Belum lagi, adanya logistik yang tak sampai tepat waktu, surat suara kurang dan logistik lainnya, TPS terlambat terbuka karena petugas terlambat hadir, dan yang utama tidak jelasnya antara DPT dengan DPT Tambahan, Daftar Pemilih Khusus dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan.
Hingga hari ini, publik tak tahu persis berapa sebenarnya DPT solid. Selain itu, jumlah logistik yang dicetak tak pernah diumumkan jumlahnya oleh KPU. Bisa saja, kata Ray, hal ini menimbulkan spekulasi adanya permainan.
"Kedua, masih maraknya politik uang. Intensitas merayu pemilih dengan uang terlihat masih marak menjelang hari H pencoblosan. Tentu hal ini terkait dengan lemahnya pengawasan. Sekalipun struktur Bawaslu telah ada sampai ke TPS," kata Ray lagi.
Apalagi, Bawaslu mengklaim memiliki sejuta relawan demokrasi pengawas pemilu, tapi terlihat belum efektif menghentikan perilaku buruk membeli suara rakyat ini.
Ketiga, sekalipun begitu, antusiasme dan partisipasi masyarakat layak diberi apresiasi. Selain dengan sadar menjaga ketertiban dan keamanan, mereka juga berperan aktif mencegah terjadi perilaku menyimpang pemilu.
Bahkan tak jarang menangkap secara langsung pelaku politik uang. Tentu saja hal ini menggembirakan. Masyarakat kita secara perlahan mulai menjadi benteng utama penegakan aturan pemilu, dan tentu saja sekaligus menjadi pngawas pemilu efektif.
Keempat, salah satunya mendorong Bawaslu agar lebih proaktif dan tegas serta tidak pandang bulu dalam penegakan hukum pemilu. Kinerja Bawaslu yang melempem sepanjang pemilu legslatif harus segera dikoreksi.
"Kinerja mereka tidak sesuai harapan, dan nampak tidak memiliki kontribusi besar untuk mencegah pelanggaran. Jangan sampai masyarakat kembali kecewa dan akhirnya bersikap tidak peduli," tegas Ray.