Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Fuad Basya, menjelaskan TNI menyiapkan 30 ribu pasukan menjelang pelaksaan pemilihan presiden. Seluruh pasukan ini akan membantu aparat kepolisian dalam pengamanan Pilpres.
Fuad mengatakan, 30 ribu pasukan itu sifatnya bawah kendali operasi (BKO) sehingga kendali di tangan Polri. Sehingga semua kendali pasukan TNI tetap di bawah Polri. "30 ribu pasukan TNI ini sudah BKO ke Polri mulai 1-15 Juli mendatang," kata Fuad di Mabes TNI, Cipayung, Selasa (6/5/2014).
Dia menjelaskan, seluruh anggota TNI yang kena BKO ini, akan ditempatkan di wilayah sesuai dengan titik-titik yang ditetapkan Polri. Mereka akan di BKO di tingkat Polda, Polres hingga Polsek. Semua kendali tetap di tangan Polri. Saat pilpres, TNI tidak akan mengurusi masalah terkait Pilpres karena itu tugas kepolisian. Namun jika TNI dibutuhkan untuk penanganan maka siap mengatasinya.
Misalnya jika terjadi keributan dalam penghitungan suara, menjadi tanggungjawab kepolisian. Kecuali jika diminta bantuan dan diperlukan maka akan turun tangan.
Selanjutnya, TNI juga akan menyiapkan pasukan untuk lapisan berikutnya. Pasukan lapisan kedua ini berasal dari Pasukan Penindak Reaksi Cepat (PPRC), Kopassus, Marinir dan pasukan elit lainnya.
Pasukan lapis kedua ini akan diterjunkan jika 30 ribu pasukan pertama ini meminta bantuan pasukan. Namun ia optimis, 30 ribu pasukan pertama ini cukup untuk membantu pengamanan Pilpres. Pasukan yang disiagakan ini siap digerakkan kapan saja dan dimana saja, termasuk di daerah pelosok atau terpencil sekalipun.