Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Poppy Dharsono, hari ini mendaftarkan gugatan Perselisihan Hasim Pemilihan Umum (PHPU) 2014 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Poppy yang mencalonkan dirinya di daerah pemilihan Jawa Tengah (Jateng) mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di pemilu 2014 bukanlah cuma sekedar kecurangan tetapi lebih nampak layaknya kejahatan.
"Kita mau laporkan adanya praktik kecurangan di dapil saya. Ini lebih dalam dari sebuah kecurangan, ini kejahatan nyata dan akan kami buktikan di Mahkamah Konstitusi (MK)," ungkap Poppy usai mendaftarkan gugatannya di MK, Jakarta, Senin (12/5/2014).
Kuasa hukum Poppy, Hermawan, menambahkan setidaknya ada beberapa poin yang menjadi keberatan Poppy. Antaran lain hilangnya suara, adanya suara yang dibayar, dan pelibatan camat dan kepala desa (Kades) yang diduga mengintervensi melalui program sosialisasi selama proses pemilihan.
Hermawanto mengungkapkan bahkan ada pihak yang menawari Poppy untuk melakukan pembelian suara dengan harga lima ribu rupiah untuk satu suara.
"Kami pun mendapat laporan dari beberapa tokoh di lapangan yang memang menyebutkan kalau suara ibu Poppy banyak yang hilang, akan kami buktikan," kata dia.
Ketika ditanya mengenai suara yang hilang tersebut, baik Poppy dan Hermawan tidak menyebutkannya. Mereka beralasan hingga saat ini data form C1 yang berada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak lengkap dan sulit untuk diakses.
"Sampai hari ini kami tidak bisa mendapatkan formulir C1. Sudah kami coba download tapi tidak bisa juga. Jadi kami tidak bisa tahu berapa jumlah suara kami yang hilang. Kami juga menemukan adanya jual beli suara di dapil kami di Jawa Tengah," elak pengusaha dan desainer itu.
Sekedar informasi, Poppy mendapatkan perolehan suara 500 ribu lebih. Jumlah tersebut jauh berkurang dibandingkan dengan Pemilu 2009 yang berhasil meraup 1,2 juta suara.