Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Hukum Kampanye Nasional Joko Widodo dan Jusuf Kalla melancarkan protes keras mengenai aksi Babinsa.
Hal itu terkait adanya kabar warga yang diarahkan untuk memilih pasangan yang diusung Partai Gerindra, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
"Kami memprotes keras terjadinya aksi dan tindakan Babinsa TNI melakukan tindakan pelanggaran hak-hak politik rakyat yang mengarahkan warga/calon pemilih untuk memilih pasangan Calon Presiden/Wapres tertentu," kata Anggota Tim Hukum Jokowi-JK Firman Jaya Daeli di Jakarta, Kamis (5/6/2014).
Firman mengingatkan berdasarkan UU Pertahanan Negara, UU TNI, dan juga UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden maka anggota TNI harus netral terhadap Parpol manapun.
Selain itu, TNI juga tidak boleh berpihak dalam bentuk dan jenis apapun, dilarang berpolitik praktis sehingga tidak dapat memilih dan dipilih.
"Bahkan sama sekali anggota TNI termasuk Babinsa tak memiliki tugas dan kewenangan apapun untuk menanyakan, mempengaruhi, mengatur, menentukan pilihan rakyat terhadap pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden," ungkapnya.
Firman menegaskan pihaknya mengecam pelanggaran atas sejumlah UU yang dilakukan Babinsa.
Menurutnya, tindakan pelanggaran serupa kemungkinan besar dan mungkin sudah terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masih di banyak wilayah di Indonesia karena di Jakarta saja terjadi.
"Kami meminta agar segera Institusi TNI dan jajarannya menindak tegas dan nyata anggota yang melakukan pelanggaran tersebut dan juga menindak atasan dari yang bersangkutan," imbuhnya.
Tim hukum juga meminta agar segera Institusi Intelijen tidak membiarkan pelanggaran ini terjadi dan berkembang. Sebab, potensial mengganggu situasi kondisi keamanan.
Selain itu Tim Hukum Jokowi-JK meminta segera agar Komisi I DPR-RI mengingatkan Pimpinan TNI dengan tegas dan segera memanggilnya dalam rapat khusus di Komisi I.
"Kepada Pimpinan TNI untuk segera menyampaikan ke publik secara berkala bahwa TNI sudah bertindak netral dan sudah menindak anggotanya yang melanggar tersebut. Kami berharap Institusi TNI segera menggunakan Agenda Pilpres ini sebagai momentum untuk memaknai reformasi politik dan reformasi TNI," ungkapnya.