Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terkait isu keberpihakan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam Pemilu Presiden 2014, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan netralitas TNI bakal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan Negara.
“Ini bukan hanya sekadar bicara. Karena itu, saya menjamin TNI tetap netral, sehingga jalannya pilpres akan dikawal dengan baik,” kata Moeldoko sebelum melakukan kunjungan kerja ke wilayah Timur Indonesia di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (8/6/2014).
“Netralitas TNI adalah harga mati, oleh karena itu tidak boleh ada satu prajurit-pun yang melakukan kampanye dalam mendukung salah satu pasangan capres calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilpres 2014 ini," ujar Moeldoko dalam rilis yang diterima Tribunnews.com.
Menurut Moeldoko, tidak ada perintah komando bagi anggota TNI untuk mendukung salah satu capres dan tidak ada perintah dari pimpinan TNI.
Dalam kesempatan tersebut, Moeldoko membantah isu kecenderungan Babinsa (Bintara Pembina Desa) yang mendukung salah satu pihak capres-cawapres, karena perintah dari atas sudah jelas bahwa TNI bersikap netral dalam Pemilu 2014. “Tugas Babinsa adalah menjaga stabilitas keamanan rakyat sekitar,” ujar Moeldoko.
Disamping itu, masyarakat diimbau dapat melakukan cara-cara yang baik sehingga kejadian di sudut-sudut daerah dapat terjaga dan teratasi dengan baik.
”Bila ada oknum TNI yang melakukan menyimpangan dalam Pilpres ini, foto dia, cari saksinya, setelah itu laporkan ke pimpinannya. Bukan mengembangkan isu yang semrawut seperti ini,” ujar Panglima TNI.
Lebih lanjut Jenderal TNI Moeldoko mengatakan bahwa, Babinsa bukan milik salah satu partai politik, bukan miliknya siapa-siapa tetapi Babinsa adalah milik seluruh rakyat Indonesia.
“Babinsa bukan hantu, jadi tidak perlu ditakuti. Dia juga bukan malaikat, bukan boneka, yang ketika tidak suka lalu dikunci di lemari. Kalau ada kesalahan, jangankan Babinsa, Komandan Kodim (Dandim) saja kami copot,” tegas Panglima TNI.
Ditambahkan Moedoko bahwa siapapun yang menjadi pemimpin nasional akan membutuhkan struktur teritorial. Karena saat ini kekuatan TNI tidak mencukupi rasio seluruh Indonesia. Panglima TNI meminta kepada para Babinsa agar tetap bekerja dan jangan kendur dengan situasi seperti ini.
"Saya perintahkan kepada seluruh Babinsa untuk tegar melakukan tugas dan dilarang melakukan penyimpangan sedikit pun. Seluruh tanggung jawab di pundak Panglima," imbuhnya.
Terkait dengan banyaknya warga masyarakat yang menggunakan atribut seperti TNI, Panglima TNI menegaskan dalam setiap kesempatan bahwa Panglima telah memerintahkan kepada militer di daerah untuk menekan atau melarang penggunaan atribut yang menyerupai TNI.
“Saya mengimbau kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan agar jangan menggunakan atribut TNI karena dampaknya sangat luas,” kata Moeldoko.