Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kubu Prabowo-Hatta Rajasa angkat bicara mengenai adanya pengerahan Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk mengajak warga memilih capres tertentu. Menurut mereka, hal itu dilakukan diduga untuk menurunkan elektabilitas Prabowo-Hatta Rajasa.
“Sehingga isu Babinsa mereka besar-besarkan. Kalaupun ada saksi, orang yang bersaksi bisa siapa saja, termasuk soal saksi settingan,” kata Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Letjen (Purn) Suryo Prabowo dalam pernyataannya, Senin (9/6/2014).
Selain bertujuan untuk menurunkan elektabilitas Prabowo, tindakan tersebut menurut Suryo adalah strategi untuk menyerang, baik di saat kampanye dan akan tetap diteruskan ketika Prabowo-Hatta menang pilpres.
Dia juga mengingatkan, akses terhadap struktur aktif di TNI dikuasai oleh petinggi aktif di TNI. Suryo juga menyinggung berita yang santer beredar bahwa Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Budiman dekat dengan kubu Jokowi-JK.
Seperti diberitakan Maret lalu Panglima TNI Jenderal Moeldoko menghadap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pertemuan itu menyosialisasikan tim pengamanan untuk keluarga mantan presiden dan wakil presiden. Suryo menilai ada kejanggalan dalam pertemuan-pertemuan tersebut.
Pertemuan inilah menurut Suryo yang janggal. “Kalau alasannya untuk pengamanan kenapa tidak ada pertemuan ke tokoh lainnya? Misalnya, juga bertemu dengan ketua partai atau mantan Presiden. Kenapa pertemuan itu hanya ke Megawati saja?” kata Suryo.
Tuduhan soal pengerahan Babinsa tersebut juga diduga Suryo dilakukan mantan Kepala BIN AM Hendropriyono.
“Ini permainan Hendropriyono dia melakukan penyerangan lebih dulu untuk pencegahan. Dia sedang membuat sinetron saat ini,” katanya.
Sebagai catatan Moeldoko juga pernah melakukan pertemuan dengan Jokowi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada bulan April lalu. Pada bulan yang sama Budiman, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI juga santer diberitakan sebagai bakal pasangan Jokowi dalam pilpres 2014. Budiman juga diberitakan telah bertemu Megawati pada bulan Mei.
Awal bulan lalu, Presiden SBY dalam pertemuan dengan Perwira Tinggi TNI dan Polri di Kementerian Pertahanan menjelaskan mengenai informasi permainan kelompok purnawirawan jenderal TNI AD. Termasuk ajakan keterlibatan petinggi aktif. Pernyataan SBY ini diduga ditujukan kepada Hendropriyono.
Instruksi yang disampaikan SBY dalam pertemuan tanggal 2 Juni itu adalah dalam rangka menjaga TNI dan Polri dari politisasi pihak-pihak yang bermain. SBY mengingatkan bahwa pada tahun 2004 juga ada upaya membawa-bawa oknum perwira ke wilayah politik praktis yang bisa membahayakan soliditas angkatan.
SBY menyebut kasus yang terjadi di tubuh Polri juga di tubuh TNI pada masa Pilpres 2004 itu. Dia mengajak semua pihak agar menghindari kejadian serupa menjelang Pilpres 2014.
Santer dikabarkan instruksi SBY itu berkaitan dengan pergantian KSAD Jenderal Budiman dalam waktu dekat. Kelompok purnawirawan jenderal TNI AD di kubu Jokowi-JK berusaha agar Jenderal Budiman tidak diberhentikan.
Kalau pun diganti ,isu tersebut dikaitkan dengan cerita tentang Babinsa yang mengarahkan pilihan warga di Jakarta. Tujuannya untuk mendapat poin di poros Jokowi-JK dan merugikan pihak Prabowo-Hatta.