Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko yang mengatakan bahwa adanya pengerahan oknum Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk mengajak warga memilih capres tertentu tidak terbukti, sangat disesalkan.
Kubu pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menilai pernyataan Moeldoko tersebut dinilai terlalu dini.
"Sayang sikap kesatria sebagai tentara Saptamargais ini dianulir Panglima TNI. Bahkan Panglima TNI malah menyangkal adanya kesalahan tersebut," kata Juru Bicara Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Senin (9/6/2014).
Bagi Tim Kampanye Jokowi-JK, kata Hasto, justru apa yang telah disampaikan pihak KSAD Jenderal Budiman bahwa TNI AD cepat mengusut dan menghukum para oknum TNI, termasuk Babinsa yang bersalah, haruslah diapresiasi.
Sikap KSAD tersebut merupakan bentuk pelaksanaan instruksi Presiden SBY agar TNI bersikap netral, dan bagi yang melanggar harus diambil tindakan tegas.
Menurut Tim Pemenangan Jokowi-JK, berbagai bentuk alasan untuk pendataan pemilih yang dilakukan Babinsa, untuk menangkal berbagai bentuk ancaman dalam pemilu, sebaiknya tidak dilakukan.
Sebab, dengan cepat hal itu bisa berubah menjadi tindakan politik bahkan intimidasi untuk mendukung calon-calon tertentu.
Hasto melanjutkan, Panglima TNI harusnya menyadari bahwa netralitas TNI adalah syarat mutlak bagi transisi kepemimpinan secara damai dan demokratis.
TNI harus diperkuat menjadi alat negara yang profesional, dan bahkan paling disegani di Asean dan regional.
"Membiarkan Babinsa dalam gerakan politik untuk mendukung capres tertentu adalah cacat demokrasi. Karena itulah harus dihindari," ujarnya.
Hasto menegaskan Jokowi-JK akan mendukung sepenuhnya sikap TNI yang tidak menolerir sedikitpun upaya-upaya yang berlawanan dengan prinsip demokrasi.
"Marilah kita jadikan TNI sebagai alat pertahanan dan pembela negara yang kita banggakan. TNI harus menjadi prajurit saptamargais yang profesional, terpercaya, dan memiliki ruh kerakyatan," kata Hasto.
"Itulah seharusnya masa depan TNI, dan bukannya tunduk pada kepentingan politik praktis," tegasnya.