Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Meskipun penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden namun Budiman Sudjatmiko, anggota tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, menilai hal tersebut tak etis dibicarakan saat sekarang ini.
Budiman mengatakan tak ada kewajiban bagi Jokowi yang masih calon presiden untuk menetapkan nama-nama yang bakal duduk nantinya di kabinet. Namun, Budiman meyakini, kabinet yang akan terbangun bukan berdasarkan politik dagang sapi.
"Kalau seandainya Jokowi sudah menyusun, kemudian dia merubahnya setelah resmi menjadi presiden. Itu namanya sudah melanggar janjinya, kalau dia berubah maka ini urusannya sudah masalah etika," kata Budiman kepada wartawan di Media Center JKW4P Jl. Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (10/6/2014).
Menurut Budiman tidak ada payung hukum yang dapat menjadi dasar aturan pembentukan kabinet bayangan itu. Selain itu, tidak ada jatah menteri yang dijanjikan Jokowi kepada parpol mitra koalisi.
Lebih jauh Budiman mengatakan menteri yang dipilih nanti harus melalui tahapan seleksi yang ketat. Ada proses fit and propper test yang harus dijalani sebelum mereka dipilih.
"Pilihan untuk membuat koalisi ramping itu merupakan harga yang sangat mahal yang harus dibayar Jokowi. Dibandingkan parpol yang mendukung Prabowo, presentase pendukung Jokowi lebih kecil. Untuk itu Jokowi tidak ingin menjanjikan sesuatu kepada mitra koalisi," jelasnya.