Siaran Piala Dunia Jangan Jadi Ajang Kampanye Capres-Cawapres

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Relawan Indonesia Hebat Jokowi-JK, Rian Andi Sumarno mengingatkan terkait sanksi dari  Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)  terhadap sejumlah televisi  terkait siaran jurnalistik pem beritaan pasangan capres-cawapres yang tidak berimbang.

Andi kemudian mengingatkan kembali agar salah satu stasiun televisi yang menayangkan Piala Dunia untuk tidak dijadikan sebagai ajang kampanye Pilpres.

"Relawan Indonesia Hebat meminta KPI untuk mengawasi event piala dunia yang telah dibloking menyiarkan Piala Dunia 2014, " ujarnya Rabu (11/6/2014) kemarin.  

Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Relawan Indonesia Hebat Jokowi-JK, Taufan Hunneman, menambahkan,  salah satu televisi dianggapnya sudah jauh meninggalkan objektivitas pemberitaan. Misalnya, hampir setiap hari stasiun tertentu  terus menerus mengulang pemberitaan yang pernah ditayangkan.

"Pemberitaan media yang tidak seimbang. Yang notabenenya ada frekuensi adalah milik negara yang diperuntukan untuk kepentingan publik," tutur Taufan.
 
Terkait dengan dugaan pemanfaatan siaran piala dunia yang akan dimanfaatkan stasiun televisi untuk capres dan cawapres tertentu, serta temuan beberapa pelanggaran penyiaran, maka, tim Relawan Indonesia Hebat Jokowi-JK berencana akan mengadukan hal itu ke KPI.

"Senin (16/6/2014) kami akan laporkan ke KPI perihal kecurangan ini," Taufan memastikan.

Diungkapkan KPI sudah melayangkan surat teguran bertanda /K/KPI/06/14 sebelumnya.

Untuk TV One KPI menjelaskan, dari hasil analisis telah menemukan pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 pada program siaran Jurnalistik yang ditayangkan oleh stasiun tvOne pada tanggal 4 Juni 2014.

Pelanggaran yang dilakukan oleh stasiun tvOne adalah pelanggaran atas perlindungan kepentingan publik dan netralitas isi program siaran jurnalistik atas penayangan pem beritaan tentang pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yaitu: Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dan Joko Widodo - Jusuf Kalla.

Penilaian KPI atas kedua jenis pelanggaran tersebut berdasarkan pada jumlah durasi, jumlah frekuensi, dan tone (kecenderungan) pemberitaan untuk mengetahui implementasi dari prinsip-prinsip program siaran jurnalistik, khususnya prinsip adil dan berimbang pada obyek pemberitaan.

KPI Pusat memutuskan bahwa tindakan penayangan tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 11 dan Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 40 huruf a dan Pasal 71 ayat (1),(2) dan (3). Berdasarkan pelanggaran di atas, KPI Pusat memberikan sanksi administratif Teguran Tertulis. Selain pelanggaran di atas, kami juga menemukan pelanggaran yang sama pada tanggal 2 Juni sampai dengan 3 Juni 2014.

KPI Pusat juga telah mengirimkan surat peringatan No.1225/K/KPI/05/14 pada tanggal 30 Mei 2014 agar memperhatikan netralitas isi siaran yang telah diatur dalam Pasal 36 ayat (4) UU Penyiaran, Pasal 14 ayat (4) PP 50 Tahun 2005 serta prinsip-prinsip jurnalistik yang telah diatur dalam P3 dan SPS.

Selain itu, KPI dan Dewan Pers pada tanggal 2 Juni 2014 telah mengirimkan pernyataan bersama tentang independensi media penyiaran yang di dalamnya menyampaikan adanya temuan indikasi pelanggaran prinsip-prinsip independensi dan kecenderungan memanfaatkan berita untuk kepentingan kelompok tertentu di stasiun tvOne.

"KPI Pusat meminta kepada Saudara untuk tidak melakukan pelanggaran kembali mengingat kami telah melakukan berbagai upaya agar seluruh lembaga penyiaran mematuhi peraturan perundang-undangan dan P3 dan SPS khususnya dalam hal menjaga perlindungan kepentingan publik dan netralitas isi siaran.

Bila Saudara melakukan pelanggaran kembali, KPI Pusat akan merekomendasikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan evaluasi atas Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Saudara."

Teguran untuk MetroTV pun serupa, terkait tayangan pada tanggal 4 Juni 2014. Jenis pelanggarannya pun sama yakni jumlah durasi, jumlah frekuensi, dan tone (kecenderungan) pemberitaan yang tidak adil dan berimbang pada obyek pemberitaan.

KPI Pusat juga telah mengirimkan surat peringatan No.1223/K/KPI/05/14 pada tanggal 30 Mei 2014 kepada MetroTV agar memperhatikan netralitas isi siaran.