Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ADA tren baru di Indonesia. Angka perceraian dalam rumah tangga warga negara Indonesia mendadak melonjak tinggi menjelang penyelenggaraan Pemilu 2014. Uniknya, perceraian tidak lagi didominasi kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan. Perbedaan politik dalam satu keluarga memicu perceraian di Tanah Air.
Tren baru itu dikemukakan Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama Khofifah Indar Parawansa pada acara rapat koordinasi Muslimat NU dan BKKBN di kantor BKKN, Jakarta Timur, Senin (23/12) lalu.
Menurutnya, pada tahun 2008 perceraian yang dipicu perbedaan politik dalam keluarga menempati peringkat 13. "Dalam waktu 4 tahun, angka perceraian gara-gara politik ini meningkat tajam," ujarnya.
Menteri Pemberdayaan Perempuan era Gus Dur itu mengatakan, gugatan istri lebih banyak dilakoni istri. "Itu terjadi di kota-kota besar. Angkanya bahkan bisa tembus 70-80 persen," ucapnya.
Ia menjelaskan, data itu memperlihatkan bahwa suhu politik telah masuk dalam konstelasi rumah tangga. Khofifah pun menyarankan ada sinergi atau gerakan bersama demi menjaga ketahanan keluarga. "Gerakan ketahanan keluarga di Malaysia dipimpin langsung Perdana Menteri," imbuhnya.
Perbedaan pandangan politik dalam satu keluarga seolah tak lagi asing di Pemilu 2014 lalu. Di Provinsi Jambi, perbedaan itu terjadi pada pasangan Fahrori Umar dan Rohima. Fachrori Umar yang menjabat Wakil Gubernur Jambi adalah politisi dari Partai Golkar. Sementara Rohima bergabung dengan Partai Demokrat.
Di Banjarmasin, terdapat pasangan suami istri, Muhammad Syarifuddin dan Filarianti yang memutuskan terjun dalam Pileg 9 April lalu. Keduanya menjadi caleg, dalam dua partai berbeda.
Syarif, biasa dipanggil sebagai caleg DPRD Kota Banjarmasin dari Golkar, dapil Banjarmasin Tengah. Sementara Fila, panggilan akrab sang istri menjadi caleg DPR RI dari Nasdem dapil satu, Kota Banjarmasin.
Menurut Syarif, perbedaan parpol antara dirinya dan sang istri tidak menjadi masalah. Karena ayah tiga putra ini memang sudah menjadi kader Golkar sejak enam tahun lalu. Ia masuk dalam kepengurusan, sebagai wakil sekretaris DPC Golkar bidang infokom.
Usai Pemilu Legislatif 2014, masyarakat Indonesia dihadapkan pada Pemilu Presiden 2014. Berbeda dari sebelumnya, pemilihan kali ini hanya menyertakan dua kandidat capres dan cawapres. Pasangan nomor urut satu adalah Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Sementara pasangan nomor urut dua adalah Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Kendati hanya diikuti dua pasangan, potensi konflik dalam rumah tangga ditengarai lebih tinggi dari Pemilu Legislatif. Lalu bagaimana penilaian psikolog perihal potensi konflik rumah tangga akibat Pemilu Presiden 2014? Yuk, ikuti LiveChat dengan Psikolog Bertha Sekunda pada Kamis (19/6/2014).