Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ikatan Keluarga Orang Hilang (Ikohi) menegaskan penolakannya atas setiap pelaku dan atau terduga pelaku pelanggaran HAM sebagai presiden yang akan memimpin Indonesia.
"Sikap kami jelas selama 16 tahun perjuangan, kami menolak pelaku pelanggaran HAM sebagai presiden. Jangankan sebagai presiden, jadi pejabat publik saja kami tolak," tegas Ketua Ikohi, Mugiyanto, di Jakarta, Selasa (24/6/2014).
Mugiyanto mengatakan bahwa setiap terduga pelaku pelanggaran, sebelum diadili di pengadilan, adalah orang yang tercela.
Dan apabila mengacu ke UU Pilpres, maka jelas dinyatakan salah satu syarat calon presiden adalah tak boleh melakukan perbuatan tercela.
"Karenanya menurut kami, KPU sejak awal harusnya mendiskualifikai capres yang diduga terkait kasus pelanggaran HAM," tandas Mugiyanto.
Selain itu, lanjut Mugiyanto, yang turut menjadi korban penculikan di 1998, pihaknya juga menyerukan ke masyarakat, bahwa sebelum Pilpres 2014, untuk benar-benar melihat serta menyadari keberadaan para orang hilang dan keluarga. Sebab selama ini ada kesan bahwa masyarakat masih belum percaya soal adanya warga sipil yang dihilangkan saat 1997-1998 lalu.
"Makanya kami ada di sini untuk memperjuangkan hak-hak kami," imbuhnya.
Pernyataan itu akan ditegaskan oleh Ikohi dalam acara konsolidasi nasional dalam rangkaian peringatan Hari Konvensi Internasional Anti penghilangan Orang Secara Paksa yang akan diselenggarakan besok.
Menurut Mugiyanto, perwakilan kelompok Ikohi dari seluruh Indonesia akan datang ke acara itu.
Untuk merespons perkembangan kasus penculikan aktivis, rencananya akan diselenggarakan seminar mengambil tema penuntasan kasus itu.
Akan dihadirkan sejumlah aktivis seperti Hendardi dan mantan Danpuspom TNI Syamsu Djalal. Direncanakan juga acara itu dihadiri keluarga korban penghilangan paksa seperti putra-putri Wiji Thukul.
Selain itu, Ikohi akan melakukan pertemuan untuk membicarakan sikap Ikohi terkait pilpres 9 Juli.
Rencananya, perwakilan dari Asian Federation Against Disappearance juga akan hadir di acara-acara itu.
"Ini bentuk solidaritas internasional. Karena kami punya proyeksi untuk memaksimalkan kampanye internaisonal untuk mendukung penuntasan kasus ini agar lebih intens, apapun hasil pipres," tandasnya.