Wiranto Bantah Pernyataannya Bermuatan Politis

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eri Komar Sinaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Wiranto, menegaskan pernyataannya terkait dokumen pemberhentian Prabowo Subianto dari militer semata-mata karena dia mengetahui peristiwa tersebut.

Saat Prabowo diberhentikan, Wiranto adalah menjabat Pangliama TNI sekaligus Menteri Pertahanan dan Keamanan.

"Saya sudah menyampaikan sebelumnya kepada publik sebagai pembukaan, sebagai introduction, katakanlah bahwa yang saya sampaikan bukan kapasitas saya sebagai ketua umum partai politik yang sedang mendukung salah satu kontestan calon presiden atau wakil presiden," ujar Wiranto saat berbicara kepada pers di Media Centre Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Jakarta, Selasa (24/6/2014).

Wiranto menegaskan klarifikasi dia atas pemberhentian Prabowo semata-mata karena dia memang berwenang menjelaskannya.

"Semata-mata sebagai mantan Menhankam/panglima ABRI yang saat itu memang sedang melakukan tugas saat pertistiwa-peristiwa (penculikan aktivis) itu berlangsung," kata Wiranto.

Wiranto sendiri mengatakan apa yang disampaikan adalah proporsional. Jika ada yang keberatan, termasuk Prabowo, Wiranto mengatakan bisa langsung menyampaikan kepadanya.

Sekedar informasi, Wiranto adalah Ketua Umum Partai Hanura. Hanura adalah partai pengusung Joko Widodo-Jusuf Kalla bersama PDI Perjuangan, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Persatuan dan Keadilan Indonesia.

Sebelumnya, dalam pernyatannya beberapa waktu lalu, Wiranto menyebutkan penculikan aktivis medio 1997-1998 yang dilakukan Tim Mawar dari korps Komando Pasukan Khusus atas inisiatif Prabowo yang saat itu menjabat Komandan Jenderal.

Atas keputusan Dewan Kehormatan Perwira, Prabowo diberhentikan dari dinas militernya atas kasus tersebut. Prabowo diberhentikan saat menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat.