News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Calon Presiden 2014

Kubu Jokowi-JK Anggap Pembelian Kembali Saham Indosat Masih Realistis

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Budi Prasetyo
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Calon Presiden pasangan nomor urut dua, Joko Widodo atau sering disapa Jokowi menyampaikan visi dan misinya saat mengikuti acara Debat Capres 2014 putaran ketiga di Holiday Inn, Jakarta Utara, Minggu (22/6/2014). Pada debat kali ini mengangkat tema Politik Internasional dan Ketahanan Nasional. (Tribunnews/Jeprima)


Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla memandang realistis ucapan Jokowi mengenai rencana pembelian kembali saham Indosat. Apalagi dalam perjanjian tersebut terdapat klausul Indosat yang membolehkan pemerintah Indonesia membeli kembali. 

"Saya kira apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat realistis," kata Effendi ketika dikonfirmasi, Selasa (23/6/2014).

Bila terpilih, Effendi mengatakan Jokowi akan mengkaji keuntungan dan kerugian. pembeliaan kembali saham Indosat. Pasalnya, kondisi dan tantangan yang dihadapi Bangsa Indonesia saat ini sudah berbeda dengan saat saham Indosat dijual. "Kami akan melihat apakah lebih baik mengambil balik, membeli baru. Atau cukup menyewa," kata Anggota Komisi VII itu.

Effendi mengaku belum dapat  memastikan kapan kajian pembelian Indosat akan dilakukan begitu pemerintahan Jokowi-JK terbentuk. Alasannya semua kebijakan pemerintah masih membutuhkan pembahasan secara komprehensif. "Kami akan mengkaji dahulu apakah pembelian ini menjadi hal prioritas atau tidak," ujarnya

Effendi menuturkan  penjualan Indosat merupakan mandat MPR pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Saat itu MPR meminta pemerintah melepas aset-aset BUMN yang dianggap bermasalah. Hanya saya pemerintahan Gus Dur keburu lengser. Jadilah pemerintahan Megawati yang memutuskan penjualan Indosat. 

"Penjualan Indosat salah satu tindaklanjut TAP MPR era kabinet Gus Dur yang mengamanatkan penyelesaian masalah perusaaan BUMN yang terimbas krisis. Bu Megawati yang eksekusi," ujarnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini