Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah pihak mendorong percepatan musyawarah nasional untuk mengganti Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie. Opsi ini dipengaruhi hasil hitung cepat lembaga survei yang menempatkan Jokowi-JK pemenang Pilpres 2014.
Ketua DPP Golkar Firman Subagyo mengatakan partai berlambang pohon beringin itu belum mengagendakan musyawarah nasional. "Ada kelompok-kelompok yang merencanakan itu. Tapi Munas Golkar 2015," kata Firman di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (10/7/2014).
Menurutnya, Munas Golkar akan mundur satu tahun agar tidak bersamaan dengan pelaksanaan pemilihan presiden. "Karena kalau pilpres mengalami dua putaran, maka nanti akan mengalami problem besar," ujar Firman.
Karena alasan itu, sambung Wakil Ketua Komisi IV DPR RI itu, membuat Munas Golkar diundur satu tahun. "Setelah itu kan normal lagi," tambahnya. Ia tak menampik ada pihak yang tidak puas dengan DPP Golkar selama ini.
Firman mengungkapkan adanya wacana percepatan munas dikarenakan keputusan koalisi Golkar di Pilpres 2014. Golkar bergabung dengan Koalisi Merah Putih yang mengusung pasangan Prabowo-Hatta.
"Ada pihak-pihak yang tidak puas dengan itu dan tidak ada dasar," ujar Firman.
Semua pihak diminta legowo menerima keputusan Munas digelar 2015. "Semuanya rasional, karena kalau tidak mundur Golkar akan kerepotan, apalagi harus pilpres dan harus munas juga. Tahun 2015 itu bisa Januari, Februari, bisa juga Desember," katanya lagi.
Ketua Dewan Penasihat Eksponen Tri Karya Golkar Suhardiman menegaskan sangat besar dorongan kader Golkar yang menghendaki agar Munas Golkar dilaksanakan paling lambat 4-8 Oktober 2014. Sesuai AD/ART Partai Golkar.