Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar berkali-kali menegaskan pelaksanaan Musyawarah Nasional digelar pada April 2015. Mereka berdalih, keputusan itu diambil sesuai hasil Munas Riau pada 2009 silam.
Koordinator Keluarga Besar Eksponen Tri Karya Golkar Zainal Bintang menilai hal tersebut cara DPP Golkar menghindari Munas. "Kalau Munas 2015 itu tidak sah, akal-akalan saja," kata Zainal di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jakarta, Selasa (15/7/2014).
Seharusnya pelaksanaan munas sesuai AD/ART Golkar. Dalam konstitusi partai tersebut munas digelar lima tahun sekali. Sehingga, sambung Zainal, munas kali ini jatuh pada 2014 bukan 2015. Karena Munas Riau digelar pada Oktober 2009.
Zainal mengatakan percepatan munas menimbang kegagalan Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie memimpin partai berlambang beringin selama lima tahun. Salah satunya tak jadi calon presiden atau calon wakil presiden siapa pun.
"Kemudian membawa Golkar melakukan koalisi permanen," terang Zainal sambil mengkritik bahwa keputusan Aburizal hanya sebagai pengiring Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014.
Karena sikap Aburizal yang demikian, Zainal mengklaim membuat kader Golkar semakin resah. "Ini jadi kegalauan kader Golkar. Munas harus dipercepat sebagai pintu masuk yang sah," katanya lagi.
Aburizal, seusai acara penandatanganan komitmen koalisi merah putih di Tugu Proklamasi, Jakarta, Senin (14/7/2014) sore mengklarifikasi tekanan kadernya yang menuntut Munas Golkar dipercepat 2014.
Munas ini hanya bisa dipercepat kalau ada 2/3 dari DPD 2 atau ada rapimnas. Yang ngomong itu semua tidak punya hak suara. Tidak ada suara berarti tidak punya apa-apa, enggak ada urusan," tegas Aburizal.