TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPP Partai Golkar menegaskan Musyawarah Nasional (Munas) tetap akan digelar pada 2015. Hal itu sesuai rekomendasi Munas Riau pada 2009.
"Pelaksanaan Munas kan harus diteken ketua umum dan sekjen, dalam hal ini Pak ARB (Aburizal Bakrie) dan Idrus Marham. Kalau kedua tidak teken, ya kan tidak bisa," kata Wasekjen Golkar Lalu Mara Satriawangsa ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Rabu (30/7/2014).
Ia mengatakan bila masih ada permintaan Munas Golkar dipercepat. Maka hal itu karena ada yang merasa menang dalam pemilihan presiden. Padahal, kata Lalu Mara, agenda Partai Golkar tidak ada hubungan serta terkait dengan kejadian di luar.
"Semuanya sesuai dengan aturan partai. Jadi sampai Jumpa pada Munas Partai Golkar 2015," kata Lalu.
Ia menambahkan dalam acara buka puasa, DPD I Golkar juga menyampaikan sikap dan pandangan yang sama soal Munas. Sikap itu, kata Lalu Mara, pelaksanaan sesuai rekomendasi Munas 2009 di Riau.
"Sikap DPD I tersebut juga dituangkan secara tertulis kepada DPP Partai Golkar," tuturnya.