Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum membahas agenda muktamar dalam waktu dekat. Muktamar dilakukan untuk mengganti kepengurusan Suryadharma Ali yang masih tercatat sebagai Ketua Umum PPP.
"DPP belum ada pembahasan lanjut soal itu," kata Sekretaris Fraksi PPP Arwani Thomafi ketika dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Senin (4/8/2014). Muktamar merupakan forum tertinggi di PPP, yang hingga kini belum dibahas.
"Dibahas jadi tidaknya muktamar saja belum, apalagi soal agenda," tambah Arwani yang kembali terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019 ini.
Arwani menegaskan, saat pemenang pilpres masih harus menunggu putusan Mahkamah Konstitusi yang menerima gugatan Prabowo-Hatta. Setelah resmi ada penetapan dan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, muktamar baru dilakukan.
Anggota Komisi V DPR itu menegaskan posisi PPP sementara ini masih berada dalam Koalisi Merah Putih yang mendukung Prabowo-Hatta. "Belum ada pembahasan lebih lanjut," sambung Arwani.