Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow menilai wacana pembentukan panitia khusus (Pansus) kecurangan Pilpres 2014 di DPR mengada-ada. Menurutnya, tidak ada masalah yang cukup serius dalam penyelenggaraan Pilpres kemarin.
"Saya melihat tidak ada urgensinya. Pansus kan dibentuk kalau ada yang tidak bisa dijelaskan," kata Jeirry saat dihubungi wartawan, Selasa (5/8/2014).
Jeirry menuturkan, apabila ada masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan Pilpres 2014 menurutnya masih dapat dijelaskan secara rasional. Ia mencontohkan permasalahan yang diributkan kubu Prabowo-Hatta terkait hilangnya suara di Papua.
"Seperti di Papua, dari dulu kan seperti itu, sistem noken. Suara cuma buat salah satu kandidat saja. Kalau dulu tingkat desa, sekarang tingkat kabupaten," katanya.
Jeirry menyayangkan bila pembentukan pansus diwacanakan hanya dengan berkaca pada hasil pilpres. Padahal menurutnya, penyelenggaraan Pemilihan Legislatif 9 April lalu juga tak luput dari masalah. Salah satunya, penggunaan kartu identitas yaitu KTP secara langsung oleh pemilih untuk ikut pencoblosan.
"Menurut saya, Pileg itu jauh lebih banyak masalah. Kalau yang dipermasalahkan itu Form A5 atau A6, pemilih dengan KTP kenapa yang Pileg tidak dipermasalahkan juga? Justru sekarang baru dipermasalahkan," ujarnya.