News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Prahara Partai Golkar

Wasekjen: Munas Golkar 2015 Bukan Kemauan Aburizal

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Y Gustaman
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Calon presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto berbincang dengan Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie (kiri) saat menghadiri acara penandatanganan Koalisi Merah Putih Permanen, di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2014). Ketua dan Sekjen Partai Politik pendukung pasangan Prabowo-Hatta yaitu Gerindra, PKS, PPP, Golkar, PBB, PAN, dan Demokrat guna menguatkan komitmennya menandatangani nota kesepahaman Koalisi Permanen mendukung Prabowo-Hatta. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan keputusan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Golkar 2015 bukan keinginan Ketua Umum Aburizal Bakrie atau akrab disapa Ical.

Ia memastikan dalam setiap rapat, Aburizal memastikan perioderisasi bukan keinginannya. "Ketua umum kita menyatakan dalam rapat ya soal perioderisasi bukan mau saya (Ical) tapi amanat Munas," ujar Ahmad di Galeri Cipta, Cikini, Jakarta, Rabu (13/8/2014).

Menurut Ahmad, penyelenggaraan Munas Golkar tidak sesuai aturan atau lima tahunan bukan pelanggaran. Karena dalam aturan Partai Golkar, munas dapat digelar tidak sesuai ketentuan. Aturan Partai Golkar memungkinkan hal tersebut.

"Dalam aturan organisasi (AD/ART, red) Golkar dimungkinkan, misalnya munas tidak seauai dengan ketentuan yang ada, mau dipercepat atau diperlambat. Namun harus melalui mekanisme," sambung mantan Ketua DPP KNPI ini.

Sehinga, sambung Ahmad, tidak ada kesalahan dengan keputusan DPP Golkar di bawah Aburizal mengenai pelaskanaan munas pada 2015. Hal tersebut sesuai dengan Munas Golkar sebelumnya di Riau pada 2009, di mana munas selanjutnya pada 2015 karena gelaran Pemilu 2014.

"Keputusan 2015 merupakan keputusan yang dihasilkan melalui mekanisme partai, sehingga apabila hendak diubah mesti melalui mekanisme partai juga," tegas Ahmad.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini