News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Calon Presiden 2014

Analis Politik: Kantor Transisi, Energi Positif Pemerintahan Jokowi-JK

Editor: Hasanudin Aco
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Gubernur DKI Jakarta sekaligus Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) memberi keterangan kepada wartawan usai memimpin rapat tertutup di Kantor Transisi Jokowi-JK, di Jakarta Pusat, Sabtu (9/8/2014). Jokowi bersama tim membahas upaya percepatan swasembada pangan terutama beras dan gula. Warta Kota/Adhy Kelana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Langkah presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-JK membuat kantor pemerintahan transisi atau Tim Transisi menjadi sesuatu yang penting.

Karena kantor ini berperan mentransformasikan energi politik yang terbentuk selama masa kampanye menjadi energi untuk memerintah bagi presiden-wakil presiden terpilih 2014-2019, Jokowi-JK.

Menurut Philips J.Vermonte, Analis Politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Tim Transisi penting juga karena bisa mengidentifikasi bottle neck atau kelambanan-kelambanan yang selama ini menghambat jalannya pembangunan.

Bottle neck itu bisa berupa disain organisasi kementerian, aturan-aturan internal Lembaga Kepresidenan yang mempengaruhi jalannya Kabinet dan Pemerintahan. Bottle neck itu juga bisa berupa tidak smooth-nya transisi dari pemerintahan lama kepada pemerintahan baru, antara lain dalam pola-pola dan prioritas anggaran.

"Sehingga Tim Transisi bisa memfasilitasi proses transfer governance dan pola budgeting dari pemerintahan lama. Dengan kata lain dalam kaitan ini menjadi amat penting juga kooperasi pemerintahan lama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," kata Philip di Jakarta, Senin (25/8/2014).

Dalam hal personalia kabinet dan jabatan-jabatan Negara lainnya, menurut Philips, sebetulnya bukan prioritas utama Tim Transisi.

"Karena tugas terpenting dari Tim Transisi adalah menyiapkan framework administratif dan pola-pola koordinasi antara lembaga yang berada di bawah kekuasaan Presiden untuk memerintah 5 tahun ke depan," jelas pria yang juga merupakan Ketua Departemen Politik dan Hubungan Internasional itu.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini