News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Calon Presiden 2014

Rapat Jokowi-JK dan Fraksi PDIP Bahas Realokasi RAPBN Berbasis Visi-Misi Jokowi

Penulis: Ferdinand Waskita
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden RI terpilih, Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden terpilih, Jusuf Kalla (kiri) dan Ketua Tim Pemenangan pasangan Jokowi-JK, Puan Maharani (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan usai menggelar dialog dengan Pimpinan Fraksi DPR RI di Jakarta, Selasa (26/8/2014). Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih tersebut tengah menggodok nama-nama yang akan menjadi anggota kabinet dalam pemerintahannya kelak. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla menggelar rapat internal dengan Fraksi PDI Perjuangan. Rapat yang juga dihadiri oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri digelar di Rumah Pemenangan Jokowi-JK, Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, Selasa (26/8/2014).

Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto mengatakan pembicaraan di dalam rapat itu mempertegas pelaksanaan politik alokasi dan distribusi anggaran berbasiskan visi-misi dan program aksi Jokowi-JK.

"Pembahasan RAPBN tersebut membuka optimisme baru bahwa transisi pemerintahan akan berjalan dengan baik,"
kata Hasto usai rapat di Jalan Sisingamangaraja, Selasa (26/8/2014).

Hasto menegaskan Tim Transisi Jokowi-JK dan Fraksi PDI-P menyambut baik gagasan yang disampaikan oleh Pemerintahan SBY terhadap ruang yang diberikan untuk melakukan realokasi anggaran.

"Hal-hal terkait dengan program Kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, komitmen prioritas pembangunan dari desa, dan pengembangan infrastruktur yang menopang pertumbuhan investasi, menjadi lebih realistis untuk segera dijalankan pada tahun anggaran yang akan datang," kata Hasto.

Dalam pembahasan di rapat itu, kata Hasto, dapat diproyeksikan besarnya dukungan rakyat dan pelaku usaha terhadap pemerintahan baru sehingga target pertumbuhan ekonomi nasional diupayakan 5,8 persen.

"Pertumbuhan yang lebih berkualitas, dan pada saat bersamaan struktur fiskal dirancang lebih pruden melalui reformasi perpajakan," katanya.

Reformasi sistem perpajakan dianggap penting, bukan hanya sebagai instrumen penerimaan negara yang semakin besar kontribusinya, namun juga sebagai instrumen keadilan.

"Dari tax ratio dan potensi jumlah wajib pajak, maka harapan untuk mewujudkan postur fiskal yang menstimulus kesempatan kerja bagi rakyat akan semakin besar," ujar Hasto.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini