Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai politik yang tergabung dalam koalisi merah putih diharapkan tetap solid di parlemen supaya mereka bisa berperan aktif sebagai penyeimbang pemerintah.
Sebaliknya, partai koalisi pendukung pemerintah tidak perlu takut menghadapi kekuatan koalisi merah putih.
Sudah saatnya membangun dan memperkuat check and balance antara legislatif dan eksekutif.
Hal tersebut pengamat sosial politik Holden Makmur menanggapi hubungan partai politik pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa dan partai pendukung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla(JK), yang masih terasa memanas pasca keputusan Mahkamah Konstitusi yang memenangkan Jokowi-JK.
"Kita harus menghormati keputusan MK itu,”kata Holden di Jakarta, Selasa sambil berpesan kubu Jokowi-JK jangan jumawa, kubu Prabowo-Hatta Radjasa pun tidak boleh bersedih kenapa ? karena dalam keyakinan saya hakim MK memiliki pandangan sendiri dan demikian juga halnya halnya pengacara memiliki sudut pandang sendiri, namun demikian kebenaran akan terbukti pada masanya nanti," katanya.
Untuk membangun check and balance itu, lanjut Holden Makmur, partai anggota koalisi merah putih tidak sampai terpengaruh dengan segala macam bujuk rayu supaya mau bergabung dengan kubu Jokowi-JK misalnya ditawari posisi menteri.
Sudah bukan rahasia lagi kata dia, tawaran untuk masuk dalam pemerintahan Jokowi-JK masih dilanjutkan.
"Kubu Jokowi-JK terus berusaha menarik kawan dari koalisi merah putih. Mereka ingin menambah kekuatan di parlemen supaya tidak mendapat gangguan dan hambatan," kata Holden.
PAN, PKS, PAN dan Partai Demokrat, tambah Holden, harus tegas menolak segala macam rayuan dari pihak mana pun.
Saatnya partai-partai ini membangun tradisi atau budaya baru dalam pemerintahan kita yaitu sebagai penyeimbang pemerintah.
"Jika sebelumnya mereka bagian dari pemerintah, saatnya mengambil posisi diluar pemerintah, posisinya juga terhormat," ujarnya.
Dengan menguasai 353 kursi atau 63 persen di parlemen, kata Holden, peranan dari partai koalisi merah putih sangat luar biasa menentukan jalannya roda pemerintahan.
Peranannya itu sebagai penyeimbang pemerintah, sekaligus mengawasi semua kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Menurut Holden, masyarakat akan menagih semua janji-janji Jokowi semasa kampanye pilpres. Karena itu, Jokowi-JK dapat merealisasikan semua janjinya setelah menjadi presiden dan wakil presiden. Janjinya bukan untuk pencitraan dan kepentingan kampanye saja.
"Kita tagih janji-janjinya semasa kampanye, pemerintahan ini pun kita dukung bila memang benar-benar membawa masyarakat dan bangsa kearah yang lebih baik," tegasnya.
Dalam pandangannya, Prabowo Subianto sebenarnya mumpuni menjadi seorang pemimpin di negara besar ini.
Namun memang kesempatan yang belum memihak kepadanya pada pilpres kemarin, kata Holden pasti ada hikmahnya buat Prabowo dan masih bisa berkiprah untuk kepentingan rakyat dan bangsa ini.
"Hendaknya kita semua bisa mengambil hikmah, mungkin saja ini merupakan kemenangan yang tertunda," ujarnya seraya berharap, partai koalisi merah putih bisa menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk bertarung pada pilpres berikutnya.