Baca tanpa iklan
Tribunnews.com, Jakarta - Lebih banyaknya orang dari kalangan profesional ketimbang partai politik dalam struktur kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai sebagai sebuah kemajuan besar.
"Ini sebuah kemajuan besar. Pertama, jumlah profesional lebih banyak dari partai politik," kata Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, A.Tony Prasetiantono kepada Kompas.com, Senin (15/9/2014) malam.
Sebagaimana diberitakan, Jokowi-JK telah menyusun komposisi kabinet yang terdiri dari 18 menteri dari kalangan profesional, dan 16 menteri dari partai politik.
Tony juga menilai sebuah kemajuan besar posisi wakil menteri dihilangkan, kecuali Wakil Menteri Luar Negeri. Banyaknya wakil menteri di era Susilo Bambang Yudhoyono menurutnya bisa diinterpretasikan dua hal.
"Menterinya tidak kompeten, atau menterinya bukan pekerja keras, dan sibuk mengurus politik," kata dia.
Lebih lanjut, Tony menilai sebuah langkah maju ketika posisi yang strategis dan "basah" seperti Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, serta Kementerian BUMN diserahkan pada kalangan profesional.
"Kementerian-kementerian ini rawan terjadi korupsi, seperti di era SBY. Jadi, secara umum, kabinet Jokowi menebarkan harapan, kerja keras, efisien, dan meminimalkan kemungkinan terjadinya korupsi," tandas Tony.