Laporan Wartawan Tribunnews.com, Achmad Rafiq
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) yang tergabung dalam Gerakan Dekrit Rakyat (GDR), memberikan syarat Menteri yang perlu menjadi bahan pertimbangan Jokowi.
"Menteri itu harus memiliki kapabilitas atau kemampuan professional di bidangnya, seperti prinsip the Right man on the right job. Artinya, kabinet yang ahli mampu menghadirkan kebijakan tepat sebagai solusi masalah negara," terang perwakilan GDR dari Indonesian Institute for Development and Democracy (Inded), Arif Susanto kepada Wartawan di Dapur Selera Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (21/9/2014).
Lanjut Arif, menteri pada masa mendatang juga perlu memiliki integritas. Hal ini untuk melawan tekanan kepentingan sepihak dari oligarki ekonomi, dan politik.
Selain itu, Syarat lain untuk menjadi menteri yakni perlu memiliki loyalitas dalam menjalankan pemerintahan. "Setiap pemerintahan perlu menuntut loyalitas dari para anggotanya. Tanpa itu, Solidaritas pemerintahan dapat mengganggu stabilitas politik," ujar Arif.
Menurutnya, demokratisasi ekonomi melalui pengembangan semangat gotong royong, juga perlu dilakukan menteri mendatang dalam memerangi pertarungan melawan oligarki ekonomi, dan politik.
Tidak hanya itu, berhadapan dengan kekuatan oligarki ekonomi dan politik, Jokowi juga perlu menoleh pada gerakan sosial-politik kesukarelaan, untuk memulihkan kedaulatan rakyat.