P2G memperkirakan jika setiap sekolah membutuhkan dua guru Bahasa Prancis dan Portugis, maka dibutuhkan sekitar 480 ribu guru baru untuk memenuhi kebutuhan sekitar 240 ribu sekolah di Indonesia.

"Dan kebutuhan 480 ribu guru tidak akan bisa terpenuhi oleh pemerintah, apalagi sudah enam tahun pemerintah tak lagi merekrut guru PNS," ujar Satriwan.

Menurutnya, Bahasa Prancis sebenarnya sudah tersedia sebagai mata pelajaran pilihan di jenjang SMA/SMK bersama bahasa asing lain seperti Arab, Jepang, Korea, Mandarin, dan Jerman.

Sementara itu, Kepala Bidang Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri, mengatakan pemerintah seharusnya lebih fokus memperbaiki kemampuan dasar siswa, terutama matematika, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia.

Ia menyinggung hasil Tes Kompetensi Akademik (TKA) 2025 yang menunjukkan rata-rata nilai Bahasa Inggris SMA hanya 24,93, Matematika 36,10, dan Bahasa Indonesia 55,38.

"Ketimbang memaksakan bahasa Prancis dan Portugis diajarkan di semua jenjang sekolah, justru lebih mendesak pemerintah membenahi buruknya kemampuan murid untuk matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia di sekolah," kata Iman.

Dirinya juga menilai penggunaan Bahasa Prancis belum menjadi kebutuhan mendesak dalam konteks pendidikan maupun investasi global Indonesia. 

Berdasarkan data UNESCO, Prancis hanya menempati posisi ke-11 tujuan studi mahasiswa Indonesia di luar negeri.

Sebagai solusi, P2G mengusulkan agar Bahasa Prancis dan Portugis dijadikan kegiatan ekstrakurikuler atau klub bahasa di sekolah, bukan mata pelajaran wajib.