Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 diperkirakan akan diwarnai dengan politik uang.
Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo mengatakan, Pilkada di tengah pandemi Covid-19 dan terjadi kemerosotan ekonomi akan memunculkan politik uang dari para kandidat.
"Saya kira, kemungkinan politik uang tidak bisa dihindari, bahkan akan bersifat masif," kata Arif dalam Webinar Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19, Jakarta, Minggu (9/8/2020) malam.
Menurutnya, pasangan calon dan partai pengusung harus dapat menjaga pelaksanaan Pilkada berjalan dengan demokratis, tanpa menggunakan politik uang untuk merebut suara rakyat.
Baca: DPD PAN Kota Solo Tunggu Keputusan DPP Terkait Dukungannya Terhadap Gibran di Pilkada Solo
"Kami tidak ingin Pilkada dicoreng oleh politik yang yang sesungguhnya sangat anti demokrasi, yang semata-mata berujung pada pragmatisme. Jadi politik uang harus dilawan bersama," ucap politikus PDI Perjuangan itu.
Ia menyebut, DPR bersama pemerintah ingin membangun sistem birokrasi yang jauh dari kata mahal, agar dapat menutup ruang-ruang dari kepentingan kelompok maupun pemilik modal.
"Kalau sistem kita mahal, maka tidak ada jalan lagi bagi perbaikan kehidupan rakyat secara keseluruhan," kata Arif.
Arief menyebut, PDIP telah menginstruksikan seluruh pasangan calon kepala daerah yang diusung untuk menjalankan pertandingan secara demokratis, jujur dan adil.
"Ini satu soal yang tidak boleh diremehkan. Strategi dan taktik di tengah pandemi harus dilaksanakan secara matang," tutur Arif.
Diketahui, pada 9 Desember 2020 akan terselenggara pemilihan kepala daerah di 270 wilayah yang meliputi sembilan pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan wali kota.