Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Muncul sejumlah usulan di tengah masyarakat untuk menunda perhelatan Pilkada Serentak 2020 akibat pandemi virus corona (Covid-19).
Menanggapi hal itu, Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menyarankan pilkada ditunda apabila memang sulit mencegah masyarakat berkerumun sesuai protokol kesehatan yang disarankan.
"Kalau memang sulit dan ternyata susah untuk mencegah perkumpulan orang hanya 50 sesuai aturan yang dikeluarkan oleh masing-masing gubernur, maka lebih manfaat ke masyarakat itu bisa ditunda pilkada," ujar JK, dalam acara donor darah, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (19/9/2020).
Bahkan, JK menyarankan agar Pilkada Serentak 2020 ditunda hingga pemerintah berhasil menemukan vaksin Covid-19.
Harapannya dengan ada vaksin, maka angka penyebaran Covid-19 bisa menurun terlebih dahulu.
Baca: Achmad Yurianto: Tidak Mau Sakit, Patuhi Protokol Covid-19
"Saya sarankan ditunda dulu sampai beberapa bulan sampai dengan vaksin ditemukan dan vaksin ditemukan nanti langsung menurun itu (angka penyebaran Covid-19)," kata dia.
Selain itu, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) tersebut mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus membuat aturan ketat terkait mekanisme pengumpulan massa dalam tahapan pilkada.
Apabila memang sulit mencegah massa berkerumun, maka HK menganjurkan ada pertimbangan dari pihak penyelenggara terkait waktu pelaksanaan pilkada tersebut.
"Saya kira KPU harus membikin syarat-syarat berkumpul atau apa. Kalau terjadi pelanggaran syarat-syarat, katakanlah kampanye hanya 50 (orang), tapi terjadi 200 (orang). Kalau terjadi kecenderungan itu ya lebih baik dipertimbangkan kembali waktunya," tandasnya.