Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta pemerintah menunda penyelenggaraan Pilkada serentak pada tahun ini.
Anwar beralasan kondisi pandemi Covid-19 saat ini masih cukup parah ditandai dengan penambahan kasus positif yang tinggi.
"Adanya orang berkumpul di acara-acara pilkada dan pada hari pemilihan tentu jelas bisa membawa dampak besar terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa rakyat. Keadaan seperti itu bisa menjadi tempat penyebaran virus corona secara lebih masif," ujar Anwar melalui keterangan tertulis, Minggu (20/9/2020).
Menurut Anwar, jika semakin banyak yang tertular Covid-19 akibat Pilkada, bukan hanya kesehatan yang terganggu. Namun juga kehidupan sosial dan sektor ekonomi masyarakat luas.
Baca: Beda Respon Bacalon Wali Kota Tangsel Terkait Wacana Penundaan Pilkada 2020
"Untuk itu pemerintah dan pimpinan partai politik serta pihak KPU dan Bawaslu hendaknya benar-benar bisa mengkaji ulang tentang waktu penyelenggaraan pilkada tersebut dengan sebaik-baiknya," kata Anwar.
Anwar mengatakan negara dan pemerintah memiliki tugas untuk melindungi jiwa rakyatnya.
Menurut Anwar, kalau kesehatan dan jiwa masyarakat terancam maka kehidupan sosial ekonomi rakyat juga akan semakin dalam terpuruknya.
Sehingga pemerintah harus memikirkan secara matang terkait pelaksanaan Pilkada pada tahun ini.
"Bila keputusannya akan tetap dilaksanakan maka sistem penyelenggaraannya harus benar-benar bisa menjamin agar tidak terjadinya penularan dari virus yang berbahaya ini kepada lainnya," kata Anwar.
Menurut Anwar, keselamatan jiwa masyarakat lebih penting dari pelaksanaan Pilkada.
"Kalau hal itu tidak bisa ditegakkan dan dihindarkan maka pilkada tersebut tentu sebaiknya ditunda karena yang namanya kesehatan dan keselamatan jiwa dari anak-anak bangsa itu jauh lebih penting dari pilkada itu sendiri," tegas Anwar.
Baca: KPU: Paslon yang Negatif Covid-19 Bisa dapat Nomor Urut 1 di Pilkada Namun dengan Syarat
Sedianya menurut Anwar, tujuan hidup masyarakat ini bukanlah ditujukan untuk suksesnya Pilkada. Justru penyelenggaraan Pilkada itu harusnya bisa berkontribusi untuk kepentingan dan tujuan dari masyarakat itu sendiri.
"Kalau dari penyelenggaraan Pilkada ini masyarakat akan tersakiti dan akan dibuat menangis karena jumlah orang yang terkena Covid-19 yang sakit dan meninggal meningkat, maka tentu menundanya akan jauh lebih baik," kata Anwar.