Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Plh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra memastikan, bahwa pihaknya tak menutup mata terkait desakan sejumlah pihak agar Pilkada serentak tahun 2020, agar ditunda.
Namun, menurut Ilham, dengan besarnya energi dan anggaran yang sudah dikeluarkan, KPU ingin tahapan pilkada tetap berjalan.
Hal itu disampaikan Ilham saat webinar bertajuk 'Pilkada Berkualitas Dengan Protokol Kesehatan: Utopia Atau Realita', Rabu (30/9/2020).
"Kami tidak menutup mata dengan masukan PP Muhammadiyah, PBNU dan juga dari NGO-NGO, dari masyarakat sipil, kita tidak menafikan itu," kata Ilham.
"Jika dikatakan penundaan maka KPU masih berharap bisa dilanjutkan. Karena tadi soal effort yang sudah kita keluarkan, energi yang sudah begitu banyak kita keluarkan, juga soal anggaran dan lain sebagainya," tambahnya.
Baca: KPU Tak Bisa Diskualifikasi Paslon Pilkada Pelanggar Protokol Kesehatan
Ilham juga mengatakan, KPU telah membuat regulasi yang mengatur agar seluruh tahapan disesuaikan dengan protokol pencegahan Covid-19.
Ia juga mengatakan, tahapan-tahapan Pilkada telah dan akan dilaksanakan dengan protokol kesehatan.
Ilham menjelaskan, KPU merancang seluruh petugas tempat pemungutan suara (TPS) dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) pada pemungutan suara 9 Desember 2020.
Baca: Rincian Dana Awal Kampanye Pilkada 2020, dari Menantu dan Putra Jokowi hingga Keponakan Prabowo
Tentunya, baik petugas maupun pemilih diharuskan menjaga jarak minimal satu meter.
Kemudian, pemilih wajib memakai masker dan akan diberi sarung tangan sekali pakai untuk meminimalisasi berpindahnya virus Corona.
Lalu, di tiap TPS juga akan disediakan sarana sanitasi, sehingga diharapkan pemilih tak membawa Covid-19 ke dalam atau keluar dari TPS.
Bahkan, kata Ilham, KPU berencana mengatur waktu kedatangan tiap-tiap pemilih ke TPS agar tak terjadi kerumunan saat pemungutan suara.
"KPU sudah menerapkan protokol pencegahan Covid dalam proses penyelenggaraan Pilkada yang ada di regulasi kita," jelas Ilham.