Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md mengungkapkan bahwa Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah mendapat kritik tajam dari masyarakat soal Pemilu.
Yakni, saat pemerintah dan DPR sepakat pilkada tak langsung atau kepala daerah dipilih lewat DPRD.
Hal itu diungkapkan Mahfud MD dalam webinar evaluasi 15 tahun pelaksanaan Pilkada: Capaian dan Tanggapan yang disiarakan kanal YouTube CSIS Indonesia, Rabu (14/10/2020).
"Pada saat itu serangan dari masyarakat sipil kepada pemerintahan SBY itu luar biasa," ungkap Mahfud MD.
"Pak SBY ini (dianggap oleh masyarakat,red) merusak demokrasi, macam-macam. Pak SBY enggak tahan melihat hantaman, konon sampai menangis di atas pesawat, dalam perjalanan, enggak kuat," tambahnya.
Baca juga: Politikus PDIP Sebut SBY Tak Perlu Merasa Sebagai Tertuduh Soal Dalang Demo: Tidak Perlu Terpancing
Baca juga: SBY Dituding Dalang Demo UU Ciptaker, Mahfud MD Heran Diminta Klarifikasi : Kapan Kami Bilang Begitu
Mahfud menambahkan, saat itu SBY yang tengah perjalanan dari Amerika Serikat menuju Tanah Air menyampaikan segera mengumumkan dan mencarikan solusi. Tentunya, terkait supaya kepala daerah tak dipilih DPRD.
Beberapa hari setelah tiba di Tanah Air, SBY mengambil sikap dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan aturan pilkada tak langsung.
SBY menandatangani Perppu untuk mencabut UU Nomor 22 Tahun 2014.
"Sepulangnya dari Amerika itu, tanggal 29 September 2014, UU itu disahkan. Tapi dua hari kemudian, 2 Oktober dikeluarkan Perppu, mencabut," jelasnya.