Baca tanpa iklan
"Saya tak tahu Pak Jokowi mendapat data itu dari mana, dan hal itu juga sudah dibantah pemerintah Rusia, ini berbahaya loh seorang kepala negara menuduh negara lain terkait dengan salah satu capres Indonesia," ujarnya.
Dahnil mengatakan masyarakat sudah bisa menilai sendiri apakah nantinya pernyataan Jokowi itu bisa menimbulkan blunder bagi kubunya sendiri.
Dahnil juga mengatakan pihak BPN masih mengkaji apakah perlu melaporkan tuduhan tersebut.
"Kami masih mengkaji apakah langkah hukum efektif untuk menyelesaikan masalah ini karena puluhan laporan BPN terkait presiden tak pernah dituntaskan," katanya.
Kedutaan Besar Rusia di Indonesia membantah pernyataan calon Presiden Joko Widodo soal "Propaganda Rusia" dalam sesi kampanye beberapa waktu lalu.
Keterangan Kedubes tersebut dirilis melalui akun media sosial Kedubes Rusia @RusEmbJakarta.
Pihaknya membantah keikutsertaan Rusia dalam kampanye di Indonesia dan menegaskan, pihaknya sama sekali tak ikut campur dalam urusan dalam negeri mana pun, serta menuding tuduhan adanya kekuatan Rusia yang dibalik "kekuatan-kekuatan politik tertentu di Indonesia" itu tidak berdasar.
"Berkaitan dengan beberapa publikasi di media massa tentang seakan-akan penggunaan “propaganda Rusia” oleh kekuatan-kekuatan politik tertentu di Indonesia, kami ingin menyampaikan sebagai berikut," bunyi keterangan pertama Kedubes Rusia itu.
"Sebagaimana diketahui istilah “propaganda Rusia” direkayasa pada tahun 2016 di Amerika Serikat dalam rangka kampanye pemilu presiden. Istilah ini sama sekali tidak berdasarkan pada realitas."
"Kami menggarisbawahi bahwa posisi prinsipil Rusia adalah tidak campur tangan pada urusan dalam negeri dan proses-proses elektoral di negara-negara asing, termasuk Indonesia yang merupakan sahabat dekat dan mitra penting kami," lanjut pernyataan tertulis itu.
Terpisah, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin merespon soal pernyataan Kedutaan Besar Rusia di Jakarta mengenai 'Propaganda Rusia'.
Juru Bicara TKN Ace Hasan Syadzily mengatakan Jokowi sebagai calon presiden hanya mengistilahkan penyebutan 'Propaganda Rusia' dan tidak bermaksud menyinggung intervensi negara Rusia dalam politik di Indonesia.
Istilah Propaganda Rusia, menurut Ace, mulai populer setelah RAND Corporation menerbitkan artikel berjudul The Russian “Firehouse of Falsehood” Model Propaganda yang ditulis Christopher Paul dan Miriam Matthews.
"Artikel itu tercatat diterbitkan RAND tahun 2016. Artinya istilah itu sudah mulai populer sejak 3 tahun yang lalu. Murni istilah dan referensi akademik," ujar Ace.