Prabowo Tolak Hasil Pemilu, Ini Sikap Partai Pendukungnya, PAN Dukung, Bagaimana PKS dan Demokrat?

Inilah sikap partai koalisi Prabowo terkait rencana capres 02 yang akan menolak hasil Pemilu 2019. PAN dukung, bagaimana sikap PKS dan Demokrat?

TRIBUNNEWS.COM - Pernyataan Prabowo Subianto yang akan menolak hasil Pemilu 2019 terus menjadi sorotan banyak kalangan.

Termasuk dari partai pendukungnya tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur, yaitu Partai Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, dan Berkarya.

Pernyataan calon presiden nomor urut 02 itu disampaikan dalam acara 'Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).

Telah terjadi kecurangan selama penyelenggaraan Pemilu 2019 menjadi alasan penolakan Prabowo pada hasil Pemilu 2019.

Namun, hasil Pemilu 2019 yang akan ditolak hanyalah hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Kecurangan itu, sambung Prabowo, terjadi mulai dari masa kampanye hingga proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang saat ini masih berjalan.

"Saya akan menolak hasil penghitungan suara pemilu, hasil penghitungan yang curang," ujar Prabowo.

Baca: Update Real Count KPU Jumat 17 Mei Pukul 19.45 WIB, Jokowi vs Prabowo Terpaut 15,7 Juta Suara

Baca: Nama Prabowo Disebut-sebut Pentolan KKB Papua Saat Ancam Bantai Pekerja Freeport di Tembagapura

Baca: Pengamat: Konsekuensi Tidak Langsung dari Penolakan BPN Prabowo-Sandi Adalah Menyetujui Hasil KPU

Rupanya, selain akan menolak hasil Pilpres 2019, Prabowo juga enggan untuk mengajukan gugatan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Lantas, bagaimana sikap partai yang mengusung Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019, apakah satu suara dengan Prabowo atau justru memiliki sikap tersendiri?

Berikut sikap partai pendukung Prabowo sebagaimana dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

1. Gerindra

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono meminta agar pendukung Prabowo-Sandi tidak mengakui hasil Pilpres 2019.

Selain itu, Arief Poyuono juga meminta pendukung Prabowo-Sandi tidak perlu mengakui pemerintah yang terbentuk pada periode 2019-2024.