Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Tim hukum BPN Prabowo-Sandi masukkan pidato Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai salah satu alat bukti gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Ucapan SBY masuk dalam daftar Bukti P-13 dari berkas permohonan gugatan Prabowo-Sandi yang dilayangkan tim kuasa hukumnya ke MK pada Jumat (24/5/2019).
Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, SBY menyoal ketidaknetralan aparatur negara, khususnya intelijen, hal itu tayang di media online pada 23 Juni 2018.
Sebenarnya, SBY tak hanya menyoal netralitas intelijen tapi juga BIN, Polri dan TNI. Apa benar konteks SBY menyoal itu semua terkait Pilpres 2019? Ikut penjelasan berikut.
Ucapan SBY
Tim hukum BPN Prabowo-Sandi menyertakan ucapan SBY sebagai bukti untuk menggugat hasil Pilpres 2019, di mana menurut hasil rekapitulasi KPU, pasangan Jokowi-Ma'ruf keluar sebagai pemenang.
Diketahui, Demokrat masuk dalam Koalisi Adil Makmur mendukung pasangan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019.
"Kami menghadirkan bukti petunjuk ketidaknetralan intelijen melalui pernyataan Presiden 2004-2014 Susilo Bambang Yudhoyono," demikian cuplikan dalam berkas permohonan gugatan Prabowo-Sandi ke MK yang TribunJakarta.com kutip pada Minggu (26/5/2019).
Masih menurut berkas tersebut, pernyataan SBY yang pernah dua kali menjabat Presiden Republik Indonesia tak dapat dikesampingkan oleh MK.
Ucapan SBY yang menyoal intelijen akan dijadikan tim hukum BPN Prabowo-Sandi sebagai bukti petunjuk dengan banyak bukti lainnya.
Lalu ucapan SBY yang mana yang menjadi bukti petunjuk BPN Prabowo-Sandi mengugat hasil Pilpres, terutamanya mempertanyakan netralitas intelijen.
Berikut ucapan SBY di media online yang menjadi Bukti P-13:
"Tetapi yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum, dari BIN, Polri, dan TNI itu ada, nyata adanya. Ada kejadiannya, bukan hoaks. Sekali lagi ini oknum," kata SBY dalam jumpa pers di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6/2018).
"Selama 10 tahun, saya tentu kenal negara, pemerintah, BIN, Polri, dan TNI. Selama 10 tahun itu lah doktrin saya, yang saya sampaikan, negara pemerintah, BIN, Polri, dan TNI netral," ujarnya.