Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti
TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan memuji kinerja Polri dan TNI yang ia nilai kompak dalam mengamankan kerusuhan 22 Mei 2019.
Luhut yang menyaksikan langsung kerusuhan tersebut dari Kantor Kemenko Kemaritiman di Jalan MH Thamrin menegaskan jika ada yang menilai polisi bertindak keterlaluan dalam mengamankan massa hal tersebut, menurutnya tidak benar.
"Kantor saya itu berdampingan dengan Bawaslu jadi saya lihat semua kejadian di Jakarta yang hari itu kira-kira ada 6 ribu orang. Dan Polisi itu dilempari batu, sampai polisi pakai tameng. Polisi itu masih nahan diri," kata Luhut saat ditemui di Surabaya, Minggu (26/5/2019).
Luhut juga menilai pembubaran paksa oleh polisi pada pukul 21.00 WIB dinilai wajar karena izin dari unjuk rasa tersebut hanya sampai pukul 18.00 WIB.
"Tapi polisi masih toleransi memberi waktu sampai selesai tarawih. Nah kalau tidak mau bubar akhirnya dibubarkan paksa. Untung saya sudah tidak jadi tentara kalau masih jadi tentara saya libas juga itu," tegas Mantan Komandan Pertama Detasemen 81 Anti Teroris Kopassus tersebut.
Luhut juga mengungkapkan, banyak oknum dari pengunjuk rasa tersebut yang merupakan demonstran bayaran.
Siapa Bertanggung Jawab?
Aksi unjuk rasa terkait hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 di Gedung Bawaslu pada 21-22 Mei berujung kerusuhan.
Aksi bakar membakar hingga penjarahan terekam dari peristiwa yang menjadi sorotan publik saat itu.
Polisi pun telah menetapkan ratusan orang diduga provokator sebagai tersangka.
Diketahui, Polda Metro Jaya menangkap 257 tersangka yang diduga provokator dalam Kerusuhan di tiga Tempat Kejadian perkara (TKP) di Jakarta.
"Berkaitan dengan kegiatan unjuk rasa tanggal 21 dan 22 Mei yang TKP-nya ada tiga yakni gedung Bawaslu, wilayah Petamburan, dan Gambir. Dari ketiga TKP itu, ada 257 tersangka," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2019).