Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkap tantangan utama merealisasikan target pembangunan 3 juta rumah per tahun Pemerintahan Prabowo adalah pada lemahnya koordinasi antar kementerian dan lembaga.

Target pembangunan rumah tersebut, yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, mencakup 2 juta unit di desa dan 1 juta unit di perkotaan.

"Di desa biasanya dalam bentuk rumah tapak dan di kota karena keterbatasan tanah, kita (bangun) rumah susun atau apartemen dan sejenisnya," kata Fahri ketika ditemui di kantor Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024) malam.

Fahri menjelaskan bahwa salah satu isu yang menjadi perhatian adalah kurangnya koordinasi antara berbagai kementerian/lembaga.

"Terutama yang terkait dengan skema keuangan, perizinan, baik dengan Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah, dan juga kementerian lain yang terkait," ujarnya.

Di tengah tantangan ini, Fahri mengungkapkan bahwa Menteri PKP Maruarar Sirait telah mengidentifikasi tanah yang tersedia di Bank Tanah.

Tanah milik BUMN dan lokasi-lokasi strategis seperti di sekitar rel kereta api dan pasar menjadi perhatian Maruarar.

Fahri menegaskan pentingnya kehadiran regulasi dan perizinan yang jelas agar program ini dapat segera dilaksanakan.

"Jadi kita clear-kan nanti aspek regulasinya, perizinannya, dan skema keuangannya," ucap Fahri.

Baca juga: Jurus Menteri Maruarar Realisasikan Target 3 Juta Rumah di Pemerintahan Prabowo

"Ini semua (agar) bisa langsung kita tawarkan untuk dibangun pakai dana pemerintah atau dana swasta, dana CSR, atau swadaya, sumbangan, dan sebagainya," lanjutnya.

Program ini akan menggunakan tagline “Gotong Royong Membangun Rumah Rakyat".

Menurut Fahri, tagline itu menunjukkan bahwa pemerintah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pembangunan rumah.

Menurut dia, partisipasi masyarakat sangat penting, mengingat ada hampir 10 juta kesenjangan rumah dan hampir 27 juta rumah yang tidak layak huni di Indonesia.

Baca juga: Penuhi Kebutuhan Hunian Rakyat, Maruarar Akan Pakai Lahan Sitaan dan Aset BUMN

Fahri berharap semua pihak dapat ikut serta secara legal dalam pembangunan perumahan, yang diperkenankan oleh aturan dan sebagainya untuk terlibat.

"Mari kita gotong royong, menuntaskan agar semua rakyat Indonesia ini punya tempat tinggal yang layak, baik di desa maupun di kota di seluruh Indonesia. Itu intinya kira-kira yang kita mau kerjakan," pungkasnya.

Caption
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah ketika ditemui di kantor Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024) malam.
Dok: Endrapta Pramudhiaz