TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mendatangi lokasi pemukiman 5 warga di Cluster Setia Mekar II, Desa Setia Mekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, yang jadi korban penggusuran paksa di atas lahan sengketa.

Nusron yang tiba bersama jajaran Kementerian ATR/BPN di lokasi pada pukul 09:16 WIB, termasuk Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bekasi, Darman Satia Halomoan Simanjuntak bertemu 3 perwakilan pemilik bangunan.

Mereka adalah Asmawati, Yaldi, dan Mursiti. Nusron lalu membeberkan duduk perkara munculnya sengketa tanah di perumahan cluster tersebut.

Kata dia, kasus ini bermula pada tahun 1973 silam, ketika saat itu seseorang bernama Djuju memiliki tanah seluas 3,6 hektare.

Kemudian, pada tahun 1976 Djuju melakukan jual beli atas tanah tersebut dengan mengeluarkan Akta Jual Beli kepada seorang bernama Abdul Hamid.

"Akan tetapi Abdul Hamid yang sudah almarhum tidak langsung membalik nama. Kemudian, pada 1982, Djuju nakal (melakukan kecurangan)."

"Tanah (yang) sudah dijual kepada Abdul Hamid, dijual lagi kepada orang namanya Kayat," kata Nusron di lokasi penggusuran, kepada awak media, Jumat (7/2/2025).

Setelah membeli tanah tersebut dari Djuju, Kayat yang sudah memegang AJB dari pembelian tanah itu, langsung membuat sertifikat dan membalik nama.

"Kayat karena merasa punya AJB kemudian membalik nama. Akibat balik nama muncul sertifikat. Kemudian terbit (sertifikat) 704, 705, 706, dan 707," kata Nusron.

"Berlima ini dulunya diklaim sebagai orang yang di 706. Jadi ada sertifikat induknya 706. Itu kejadian 1982," sambung dia.

Singkat cerita, anak dari almarhum Abdul Hamid sebagai pihak pertama yang membeli tanah Djuju yakni Mimi Jamilah melayangkan gugatan kepada Kayat.

Gugatan itu dilakukan untuk membatalkan AJB yang terbit pada tahun 1982 karena sebelumnya AJB sudah terbit terlebih dahulu atas jual beli Djuju dengan Abdul Hamid.

Baca juga: MUI Soroti Penggusuran Lahan Warga Terkait Proyek PIK 2: Pemerintah Pro Pengusaha Daripada Rakyat

"Di dalam gugatannya itu, AJB-nya tahun 82 batal, karena sebetulnya sudah ada AJB tahun 1976."

"Kemudian, oleh pengadilan sampai MA dimenangkan oleh Mimi sebagai ahli waris Abdul Hamid. Kemudian ada eksekusi pengadilan (penggusuran)," kata Nusron.