Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Manado Warstef Abisada
TRIBUNNEWS.COM, TOMOHON - Pemko Tomohon diminta menyalurkan semua bantuan ke pengungsi. Apalagi bantuan mengalir banyak dari berbagai pihak.
"Ketimbang dibiarkan menumpuk di gudang, kenapa tidak dibagikan saja. Toh, itu bantuan buat pengungsi bukan buat yang lain. Saya sebagai pengungsi mempertanyakan mau dikemanakan semua bantuan yang masuk untuk pengungsi, baik yang ditampung di Rindam maupun di tempat tertentu. Bantuan uang harus diberikan kepada pengungsi, bukan untuk pemerintah. Begitu pula selimut, tikar, supermi, susu ikan kaleng, beras dan kasur, harus diberikan bukan untuk disimpan lalu dibagikan kepada oknum-oknum tertentu," ujar Herry Runtuwene, warga Kelurahan Kinilow Lingkungan II.
Dia meminta pemerintah tak menjadikan pengungsi sebagai proyek menggarap bantuan dari pihak luar, tapi nyatanya tak disalurkan dengan baik kepada yang berhak menerimanya. "Bantuan sangat banyak yang diberikan, jadi jangan pengungsi seperti dijadikan proyek, dimana yang mendapat untung adalah pemerintah, sementara pengungsi sendiri harus menderita," keluhnya.
Dia menambahkan, pemerintah harus bertanggung jawab penuh terhadap keberadaan pengungsi yang dipulangkan dengan memberikan semua hak. "Hak kami jangan dikebiri pemerintah, sebab bantuan diberikan untuk pengungsi. Semua tahu bantuan masih banyak yang disimpan di gudang, belum disalurkan. Jika ada yang melakukan korupsi bantuan pengungsi, pasti akan ketahuan," kata Herry.
Semua sumbangan menurutnya harus dipertangungjawabkan secara transparan baik dalam bentung fresh money (uang tunai) maupun natura (barang). "Sumbangan seperti supermi, selimut, tikar, terpal, kasur dan beras ada sekitar 60 persen yang belum tersalur, masih disimpan di gudang. Jadi saya minta semua bantuan harus diaudit dan diperiksa secara hukum," tegasnya.
Arnold Poli, Sekretaris Kota Tomohon mengatakan untuk pengungsi yang sudah dipulangkan terhitung sejak Senin (25/7), tak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah terutama dalam penyiapan konsumsi.
"Setelah dipulangkan, warga yang sempat mengungsi kini harus menyiapkan kebutuhannya sendiri dengan terus berusaha secara mandiri. Yang akan menjadi tanggungan pemerintah hanya warga yang masih tinggal di lokasi pengungsian karena daerahnya dianggap berbahaya," kata Komandan Komando Tanggap Darurat Gunung Lokon.
Soal bantuan yang masuk, menurutnya masih akan didata lagi untuk kemudian dipertanggungjawabkan secara transparan. "Sisa natura akan diadministrasikan termasuk bantuan fresh money, semua akan dipertangungjawabkan dengan benar," tukas Poli.
Kecewa DPRD
Keseriusan anggota DPRD Tomohon, khususnya daerah pemilihan III meliputi wilayah Kecamatan Tomohon Utara untuk memperjuangkan aspirasi dipertanyakan warga. Sebab, perhatian para wakil rakyat ini terkesan sangat kurang memperhatikan nasib rakyat dari dapil ini saat berada di pengungsian akibat ancaman bahaya letusan Gunung Lokon.
"Saya sebagai warga Kinilow yang berada di Kecamatan Tomohon Utara terus terang sangat kecewa, sebab saat berada di pengungsian hanya satu anggota DPRD saja yang berkunjung melihat kondisi warga. Yang lainnya tidak, padahal jumlah anggota DPRD yang duduk dari dapil III sangat banyak," ujar Jack Budiman, warga Kelurahan Kinilow.
Mantan Ketua Panwaslukada Kota Tomohon itu mengungkapkan warga yang berada di pengungsian sebenarnya sangat berharap kunjungan dari personil DPRD yang diharapkan dapat menyalurkan aspirasi ketika melihat kondisi warga langsung di pengungsian akibat letusan Gunung Lokon. "Di pengungsian sangat banyak masalah yang terjadi, mulai dari pembagian bantuan hingga penanganan masalah kesehatan warga. Tapi perhatian yang diberikan anggota DPRD dari dapil III sangat minim, padahal saat duduk suara yang didapat signifikan. Jadi mereka hanya mementingkan suara rakyat saat Pemilu, tapi saat rakyat susah tak pernah muncul," tuturnya.
Ia mengungkapkan masalah seperti ini perlu menjadi referensi bagi masyarakat ke depan agar memilih wakil rakyat yang benar-benar pedulu terhadap kesulitan yang dialami, tak hanya sekadar umbar janji. "Yang dibutuhkan warga tak hanya bantuan, tapi perhatian langsung ke lokasi pengungsian untuk memberi semangat baru," tukas Budiman.
Turun status
Setelah bertahan hampir dua pekan, status Gunung Lokon akhirnya diturunkan dari awas ke siaga, Minggu (24/7) lalu pukul 22.00 Wita. Penurunan status menyusul penurunan aktivitas dan potensi ancamannya.
"Status Gunung Lokon telah diturunkan dari awas ke siaga, karena dari hasil pemantauan kegiatannya relatif berkurang begitu juga tingkat ancamannya dipertahankan pada radius 3 Km," ujar Christianto, Kasubid Pengawasan dan Pemantau Gunung Api wilayah Indonesia Timur, kemarin.
Meski status siaga, potensi letusan menurut Chrisitianto masih memungkinkan terjadi, sebab suplai energi tetap terjadi yang ditandai dengan adanya gempa tremor dan vulkanik. "Makanya masyarakat harus tetap waspada, dengan beraktifitas pada jarak aman, yakni di atas 3 kilometer," jelasnya.
Ancaman bahaya kata Christianto masih sama, yakni letusan magmatig disertai lontaran material pijar sejauh 2,5 Km, pasir dan hujan abu tebal sejauh 3 Km yang kecil kemungkinan diikuti aliran awan panas di jalur Sungai Pasahaphen. Soal 203 warga dari Kelurahan Kinilow dan Kinilow I, yang masih mengungsi di Taman Kota karena masuk zona bahaya merek akan dipulangkan jika benar-benar situasinya aman.
"Mereka akan dipulangkan jika situasi benar-benar aman," tutur Royke Roeroe, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kota Tomohon. Kondisi tanggap darurat pun diperpanjang oleh pemerintah selama 7 hari ke depan hingga 31 Januari 2011, untuk menjamin Gunung Lokon tak lagi menebar bahaya.