Baca tanpa iklan
Kepala Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Asep Hidayat, juga mengeluhkan hal yang sama. Untuk menghindarkan adanya gesekan di masyarakat saat penyaluran dana BLSM tersebut, ia meminta agar data yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun daerah dapat benar-benar akurat dan tepat sasaran. Ia pun menolak jika data yang digunakan adalah data 2009 yang dikeluarkan BPS.
"Kalau data lama tentunya sudah tidak valid. Di desa kami, saat ini jumlah masyarakat miskin bertambah karena banyak lokasi tambang yang ditutup. Ini menyebabkan jumlah pengangguran membengkak," kata Asep seraya meminta agar pemerintah memberikan kejelasan mengenai waktu penyaluran BLSM di KBB.
Terpisah, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) KBB, Aos Kaosar mengatakan pihaknya pun saat ini tengah berupaya duduk bersama dengan semua pihak terkait termasuk BPS guna menghasilkan data calon penerima bantuan yang benar- benar akurat sehingga tidak menimbulkan konflik horizontal di masyarakat.
"Kami memang masih terus menggodok soal data maupun waktu penyaluran BLSM di KBB ini. Tunggu saja, kami ingin agar semuanya berjalan lancar tanpa ekses," ujar Aos. (zam)