Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Surya Sudharma Adi
TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Proses pemeriksaan mantan Wali Kota Surabaya dan Wakil Wali Kota Surabaya, Bambang DH hingga penetapan sebagai tersangka, rupanya tak muncul saat pemeriksaan di Polda Jatim, Rabu (27/11/2013) itu.
Setidaknya, itu terlihat ketika Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus jasa pungut (japung) ini sudah dikirim sejak 14 November lalu ke Kejati Jatim.
Kasi Penuntutan Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim Pipiet Suryo menjelaskan, pihaknya memang sudah menerima SPDP dari Polda Jatim belum lama ini.
"Surat itu kami terima pada Selasa (26/11) lalu dari penyidik," terangnya kepada SURYA Online, Jumat (29/11/2013).
Ia mengungkapkan, meski SPDP dari penyidik diterima 26 November, namun dalam berkas SPDP itu tertulis dikirim pada 14 November lalu.
Ia juga menguraikan, bahwa ketika SPDP itu dikirim, maka sebenarnya penyidik sudah menetapkan tersangkanya, dalam hal ini Bambang DH.
"Kalau ada SPDP, pasti ada tersangkanya. Untuk SPDP ini, memang baru satu tersangka yang disidik, yakni Bambang DH," tegasnya.
Begitu menerima SPDP, maka pihaknya segera menunjuk jaksa untuk meneliti berkas penyidikan kasus japung Rp 720 juta ini.
Terkait penetapan tersangka pada Bambang DH, beberapa informasi di internal Kejati Jatim menyebutkan jika polisi sudah menetapkannya cukup lama, atau saat dia mencalonkan sebagai gubernur Jatim pada periode Juni-Juli lalu.
"Karena jadi cagub Jatim, maka Bambang DH pun meminta proses penyidikan diundur dengan kompensasi tertentu," tutur sumber internal di Kejati Jatim.