MUI: Tunggu Info Resmi Awal Puasa Dari Pemerintah

TRIBUNNEWS.COM,SURABAYA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur meminta masyarakat menunggu pengumuman resmi dari pemerintah terkait penentuan awal puasa atau Ramadhan 1435 H.

Himbauan ini disampaikan agar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat, menyikapi potensi terjadinya perbedaan penentuan awal Ramadan.

Ketua MUI Jawa Timur KH Abdhussomad Bukhori mengatakan, terjadinya perbedaan awal Ramadan merupakan hal yang biasa.

Bagi umat Islam yang harus dijadikan pijakan adalah hasil sidang isbat dari pemerintah.

“Makanya, silakan berbeda tapi percayakan pada keputusan pemerintah," ujarnya, Selasa (3/6/2014).

Menurut KH Shomad,berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, potensi terjadinya perbedaan awal puasa dan lebaran di Indonesia memang cukup tinggi.

Ini tak lepas dari berbedanya metode penentuan awal puasa.

Ormas NU menggunakan metode rukyatul hilal (melihat hilal atau bulan), sementara Ormas Muhammadiyah menggunakan metode hisab dan tanpa harus melihat hilal.


“Semuanya benar dan sama-sama punya keyakinan sendiri-sendiri,” jelasnya.

Nah, untuk menjembatani terjadinya perbedaan tersebut, MUI, kata KH Shomad sejak lama minta kedua ormas tersebut agar duduk bersama mencari solusi.

Namun sampai saat ini solusi itu belum ada.

“Makanya MUI minta agar umat Islam mengikuti pemerintah, karena keputusan pemerintah bersifat mengikat. Mengikat untuk menjembatani perbedaan," tegasnya.

Karena keputusan bersifat mengikat, maka dalam mengambil keputusan di sidang isbat, selama ini pemerintah selalu melibatkan seluruh ormas Islam ketika menentukan awal Puasa dan Lebaran.

Himbauan MUI Jawa Timur tersebut disampaikan menyusul kemungkinan terjadinya perbedaan awal Ramadan tahun ini.

Muhammadiyah telah menetapkan awal puasa jatuh pada hari Sabtu,  tanggal 28 Juni 2014.

Sementara NU masih akan melakukan rukyatul hilal pada 27 Juni nanti, dan kemungkinan hasilnya akan menetapkan awal puasa jatuh hari Minggu tanggal 29 Juni.