News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

"Jangan Salahkan Jika Kami Ambil Suami Orang"

Editor: Y Gustaman
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Suasana seremoni penutupan Lokalisasi Kalikudu, Kabupaten Malang, Senin (24/11/2014).

TRIBUNNEWS.COM, MALANG - Penutupan tujuh lokalisasi di Kabupaten Malang, Senin (24/11/2014), mengundang kekecewaan para pekerja seks komerasial dan mucikari. Selain kehilangan pekerjaan, mereka juga tidak mendapatkan kompensasi dari pemerintah setempat.

"Kami juga punya keluarga. Mengapa kami tak mendapat uang ganti rugi? Mau makan apa kami ini setelah ditutup? Tolong pemerintah peduli kami. Kami juga rakyat Indonesia," keluh SY, salah seorang perempuan warga lokalisasi menyampaikan keluhannnya.

Kekecewaan serupa disampaikan salah seorang PSK yang enggan disebutkan namanya. Dia mengaku sengaja tidak hadir ke acara deklarasi penutupan lokalisasi sebagai bentuk protes. "Kami tak dapat apa-apa. Hanya janji akan dapat Rp 5 juta per kepala. Tapi belum cair," kata perempuan asli Kabupaten Lumajang itu.

Setelah lokalisasi ditutup, dia berencana akan mencari tempat lokalisasi lain yang masih ada di beberapa daerah. "Jika tidak ada lagi, jangan salahkan jika kami liar dan mengambil suami orang. Karena negara sudah tak peduli kami," kata perempuan itu mengungkapkan kekecewaannya.

Sebelum tujuh lokalisasi itu ditutup, para PSK sebanyak 308 sudah mendatangi DPRD Kabupaten Malang. Namun pertemuan itu tidak menghasilkan solusi. Yang ada mereka hanya dijanjikan akan mendapatkan kompensasi setelah angkat kaki dari lokasilasi ilegal tersebut.

Jadi pasar burung

Setelah tujuh lokalisasi resmi ditutup Bupati Malang, salah satu lokalisasi di Girun, Gondanglegi, Kabupaten Malang, akan dijadikan pasar burung. Enam lokalisasi lainnya oleh PSK dan mucikari ingin dialihfungsikan menjadi tempat karaoke keluarga, namun ditolak Bupati Malang, Rendra Kresna.

"Lokalisasi Girun sudah positif dialihfungsikan sebagai pasar burung. Itu sudah disepakati warga dan desa setempat juga pemilik lahan, PT KAI Daop 8. Enam lokalisasi lainnya, para mucikari dan PSK sepakat, dijadikan tempat karaoke keluarga. Tapi saya kurang sepakat. Karena lambat laun akan jadi lokalisasi juga. Lebih baik dialihkan ke lainnya," jelas Rendra. (Kompas.com/Yatimul Ainun)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini