Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru
TRIBUNNEWS.COM, NUNUKAN- Warga buta huruf di Kabupaten Nunukan hingga kini masih mencapai 23.453 orang yang tersebar di sejumlah kecamatan. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2010 lalu yang mencapai 26.624 orang.
Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Misadi menjelaskan, melalui pendidikan non formal lewat program pemberantasan buta aksara, sejak 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan terus menurunkan angka buta aksara di daerah ini.
Pada 2010 pihaknya berhasil membuat melek aksara untuk 1.000 orang. Pada 2011 mencapai 570 orang, 2012 mencapai 638 orang, 2013 mencapai 490 orang dan 2014 mencapai 473 orang.
Meskipun didominasi orang-orang tua, namun program pemberantasan buta aksara ini menyasar warga berusia 15-59 tahun yang belum bisa membaca, menulis dan berhitung.
“Mungkin banyak yang 40 sampai 59 tahun, banyak buta aksara karena hambatan di masa lalu. Mungkin mereka mau sekolah nggak bisa, biayanya, mungkin tadi lembaga sekolahnya jauh dari tempatnya berada atau keterbatasan lainya,” ujarnya.
“Kita budaya timur khususnya Indonesia ini kental budaya patriarki. Laki-laki diproirtaskan mengenyam pendidikan. Jadi warga buta huruf kita itu kebanyakan dari kaum perempuan, ibu-ibu rumah tangga bahkan yang sudah beranak bercucu masih buta aksara.”
Pada 2015, warga buta aksara yang masih mencapai 23.453 orang ini menjadi target sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan.
Jika Pemerintah Kabupaten Nunukan mengalokasikan anggaran yang cukup setiap tahunnya, dengan membuat warga melek aksara mencapai 2.000 orang setiap tahunnya, diperkirakan pada tahun ke-12 Kabupaten Nunukan sudah bebas buta aksara.
Bahkan jika Pemerintah Kabupaten Nunukan bersedia mengalokasikan anggaran yang lebih besar, dengan membuat melek aksara hingga 4.000 orang setiap tahunnya pada tahun keenam Kabuapten Nunukan sudah bebas buta aksara.
Melihat data dari 2010 hingga 2014, memang menunjukkan adanya tren penurunan. Namun penurunannya tidak signifikan karena pelaksanaan program tersebut tergantung pada ketersediaan anggaran.
“Harapan kami juga, Pemerintah Daerah melalui pengambil keputusan atau pengembil kebijakan itu dapat mengalokasikan anggaran yang lebih, sehingga kita ditahun yang akan datang merangkul lebih banyak masyarakat yang buta aksara,” ujarnya.
Dia mengatakan, program tersebut tentunya sangat terkait dengan situasi saat ini menjelang pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015.
“Kita harus menyiapkan sumber daya manusia kita sebagaimana untuk bisa berdaya saing dengan negara lain. Karena saat itu banyak tenaga, sumber daya manusia dari negara lain diperbolehkan mencari pekerjaan di sini,” ujarnya.
Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan melalui Program Pendidikan Non Formal dan Informal merangkul masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan melalui pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), pendirian taman bacaan masyarakat maupun melalui lembaga kursus dan pelatihan.
“Jadi tiga lembaga mitra ini mendukung program-program pendidikan non formal dan informal,” ujarnya.