News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pilkada Serentak

Pilkada Serentak Momen Membumikan Nawacita di Daerah

Editor: Rachmat Hidayat
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ilustrasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Pilkada Serentak 2015 merupakan momentum untuk memperbaiki kualitas demokrasi lokal dan menguatkan otonomi daerah. Selain itu, Pilkada serentak merupakan momentum membangun sinergi pusat-daerah.

"Pilkada serentak pertama dalam sejarah Indonesia akan dilangsungkan pada 9 Desember 2015 di 269 daerah. Ini bukan hanya momentum untuk memperbaiki demokrasi lokal dan menguatkan otonomi daerah, tetapi juga momentum untuk membangun sinergi pusat-daerah," ujar Boni, Kamis (11/11/2015).

Menurut Boni, saat ini dia dengan sejumlah ahli tengah meneliti perkembangan pilkada di beberapa daerah.Menurut dia, salah satu yang menarik perhatian adalah pemilihan gubernur Sulawesi Utara.
Di wilayah ini terjadi perdebatan menarik antarpasangan calon tentang implementasi Trisakti dan Nawacita di tingkat daerah.

"Pasangan Olly Dondokambey-Seven Kandow mengangkat tema ini sebagai topik besar dari gagasan politik mereka. Namun, ide ini ditantang oleh pasangan Beni Mamoto-David Bobihoe dan Maya Rumantir-Glen Kairupan dengan alasan bahwa cakupan daerah lebih sempit dari negara sehingga ide itu seperti menaruh taplak besar di atas meja kecil," ujarnya.

Lepas dari itu, menurutnya gagasan Olly jelas tepat konteks. Otonomi daerah tidak bermaksud membangun lokalisme tetapi bagaimana membangun daerah dengan kekhasan lokal dalam kerangka dan semangat nasional.

"Gagasan Olly Dondokambey yang ingin membangun sinergi pemerintah pusat dan daerah dengan menyatukan roh dari pembangunan melalui Trisakti dan Nawacita adalah terobosan yang bisa mengatasi kebuntuan hubungan pusat-daerah selama ini,” tandasnya.

Boni mengatakan bahwa rakyat Indonesia tidak bisa memungkiri bahwa otonomi daerah bagi sebagian rezim lokal dipahami sebagai upaya membangun kerajaan lokal sehingga muncul banyak peraturan daerah yang kontroversial bahkan bertentangan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila.

"Pelajaran penting dari pilgub Sulawesi Utara adalah bagaimana para kandidat di 269 daerah membangun wacana politik yang mengarah pada upaya membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam rangka menjadi keutuhan NKRI dalam semangat nasionalisme yang berbasiskan Pancasila dan UUD 1945," Boni menegaskan.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini