News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Ratusan Kades dan Wakil Masyarakat Bertemu Dirut PT KCIC

Penulis: Teuku Muhammad Guci Syaifudin
Editor: Eko Sutriyanto
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Sebuah kereta api cepat China memasuki stasiun Provinsi Hebei.

Laporan Wartawan Tribun Jabar Teuku Muh Guci S

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Ratusan kepala desa dan perwakilan masyarakat  sejumlah daerah yang terdampak pembangunan kereta api cepat di Jawa Barat dikumpulkan di Hotel Grand Permata, Kota Bandung, Kamis (18/2/2016).

Mereka mendengarkan pemaparan dan penjelasan mengenai rencana pembangunan sarana dan prasarana dari Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC), Hanggoro Budi Wiryawan.

Untuk diketahui, setidaknya lima kota/kabupaten yang bakal dilalui jalur kereta api cepat yang menghubungkan Jakarta-Bandung.

Kelimanya, yaitu Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Purwakarta.

Hanggoro mengatakan, pertemuan itu merupakan langkah awal PT KCIC yang berkomitmen melaksanakan proyek tersebut harus melibatkan masyarakat.

Masyarakat menyampaikan semua aspirasinya, sedangkan PT KCIC menyampaikan programnya sehingga bisa program pembangunan benar-benar bersama masyarakat.

"Ada penolakan itu hal yang wajar, semua punya pendapat. Justru kami melakukan kegiatan ini untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Kan yang hadir ini kepala desa yang lokasinya dilalui jalur kereta. Mereka membawa perwakilan masyarakat dan mereka yang menyampaikan aspirasinya," kata Hanggoro kepada wartawan.

Menurut Hanggoro, secara rerata masyarakat yang hadir mendukung terhadap pembangunan kereta api cepat.

Mereka pun ingin proses pembangunan bisa melibatkan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Masyarakat juga ingin ada peningkatan kesejahteraan dan pengurangan pengangguran dengan adanya pembangunan kereta api cepat.

"Itu hal yang wajar, yang harus kita jaga bersama-sama bagaimana menekan peningkatan kriminalitas pada masa pelaksanaan pembangunan. Itu yang normatif terjadi dan itu yang harus kita jaga dan kita tata sejak sekarang," kata Hanggoro.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini