Baca tanpa iklan
Karena defisit anggaran diperkirakan masih mencapai lebih Rp140 miliar, para kepala SKPD juga sepakat menunda pelaksanaan kegiatan fisik.
“Kalau dulu istilahnya bintang atau apa untuk kegiatan yang ditunda. Tetapi itu yang dari APBD Kabupaten Nunukan. Kalau dari DAK, bantuan keuangan provinsi itu silakan saja berjalan. Kalau APBD Nunukan kita tunggu sampai ada kebijakan Bupati yang baru,” ujarnya.
Selain itu, kata dia, penghematan dan penundaan pelaksanaan kegiatan ini sambil menunggu kekurangan transfer dana bagi hasil tahun lalu yang besarnya mencapai sekitar Rp100 miliar.
“Kalau ini bisa terealisasi di anggaran perubahan, berarti semua bisa berjalan. Tetapi kalau tidak terealisasi, berarti ada kegiatan yang kita tunda, kita pilih mana yang prioritas?” ujarnya.
Pendapatan pada APBD Kabupaten Nunukan 2016 direncanakan Rp1,277 triliun. Sedangkan belanja mencapai Rp1,527 triliun dengan pembiayaan daerah mencapai Rp250 miliar.
Defisit APBD Kabupaten Nunukan 2016 diharapkan bisa berkurang dari sekitar Rp250 miliar menjadi Rp140 miliar, jika Pemerintah Kabupaten Nunukan mampu menghemat anggaran.
Rencananya Pemerintah Kabupaten Nunukan akan menghemat anggaran hingga Rp79 miliar.
Ditambah dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun lalu yang mencapai Rp29 miliar, diperkirakan defisit tinggal sekitar Rp 140 miliar.(*)