Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, TARAKAN – Presiden Joko Widodo berkesempatan mendengarkan usulan dukungan pembangunan bagi Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang notabene provinsi paling bungsu di Indonesia.
Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, di hadapan orang nomor satu di Indonesia, berpanjang lebar soal program pembangunan yang saat ini tengah berjalan maupun yang baru akan dimulai di Kaltara.
Sedikitnya kurang lebih 10 program pembangunan yang disampaikan Gubernur Irianto. Presiden Joko Widodo pun pada saat sambutan langsung merespon hal tersebut.
“Pak Gubernur tadi banyak sekali permintaannya. Tapi semuanya sudah dicatat Mensesneg. Alasannya, anak bungsu. Tetapi anak sulung juga mintanya banyak,” seloroh Presiden diselingi tawa para tamu undangan peresmian bandara internasional Juwata Tarakan, Rabu (23/3/2016) di Tarakan.
Justru kata Presiden, Provinsi Kaltara yang usianya relatif muda memang perlu dukungan pegawai. Begitu pula anggaran untuk pembangunan kantor-kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah.
“Sudah dicatat Mensesneg semua. Dan nanti kita arahkan kementerian terkait termasuk Kementerian PU untuk mengatasi persoalan perkantoran yang minim,” sebut Presiden.
Gubernur Irianto Lambrie memang memaparkan kondisi terbatasnya jumlah aparatur sipil negara (ASN) di Pemprov Kaltara. Roda pemerintahan dijalankan hanya sekitar 898 ASN, jauh dari jumlah ideal kata Gubernur.
Kantor-kantor SKPD masih menyewa di rumah-rumah penduduk.
“Untuk itu, saya mengusulkan kepada Bapak Presiden agar kebijakan moratorium penerimaan PNS, tidak diberlakukan kepadaProvinsi Kaltara, mengingat kami masih sangat membutuhkan personil PNS. Pada saat ini Provinsi Kaltara masih memerlukan formasi pengadaan guru PAUD dan SD hingga SMA/SMK sekitar 5.000 orang,” beber Gubernur.
Soal krisis listrik juga diutarakan Irianto. Bahkan levelnya irinis dan memprihatinkan. Gubernur berharap adanya dukungan bantuan proses percepatan perizinan yang terkait dari rencana investasi kelistrikan di Kaltara seperti halnya pembangunan PLTA Peso diKabupaten Bulungan dengan Kapasitas 6.120 MW oleh PT Kayan Hidro Energi, PLTA Sempayang di Sungai Mentarang dengan Kapasitas 3.340 MW oleh PT. Kalimantan Electricity dan PLTA Sembakung di Sungai Sembakung dengan Kapasitas 4.000 MW oleh PT. Hannergi Power Indonesia. “Semua pembangkit ini akan dibangun oleh pihak swasta yang bersedia menanamkan modalnya di Kaltara,” sebutnya.
Kemudian soal lahan tambak. Diutarakan Irianto, tercatat sekitar 190.000 hektar lahan tambak rakyat yang telah diusahakan secara swadaya oleh masyarakat yang masih berstatus kawasan hutan. Pemprov Kaltara menginginkan adanya revisi dan perubahan RTRWP dengan tujuan kawasan tersebut dalat dialihfungsikan menjadi kawasan budidaya non kehutanan atau menjadi kawasan area penggunaan lain (APL).
“Provinsi Kaltara juga memohon dukungan Presin untuk mengakselerasi percepatan pemekaran daerah otonomi baru sebatik, Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan, dan Tanjung Selor sebagai kotamadya. Karena satu-satunya ibukota provinsi yang berstatus kecamatan hanya di Kaltara,” tuturnya.
Selain itu, Gubernur pun memperdengarkan soal rencana pemekaran daerah lainnya seperti di wilayah Krayan (Nunukan) dan Apau Kayan (Malinau). (*)