News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Kontroversi Bihun Bikini

Kena Sanksi Administrasi, Produk Bikini Pertiwi Ditarik dan Dimusnahkan

Penulis: Teuku Muhammad Guci Syaifudin
Editor: Dewi Agustina
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Produsen bihun kekinian (bikini), Pertiwi Darmawanti Oktavia alias Tiwi (nomor lima dari kiri) di kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandun, Jalan dr Djundjunan, Kota Bandung, Jumat (26/8/2016). Ia dikenakan sanksi administrasi atas peredaran makanan buatannya yang tak memiliki izin edar.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Teuku Muh Guci S

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandung, Abdul Rahim mengumumkan status produsen makanan kontroversi bihun kekikian (Bikini), Jumat (26/8/2016).

Pantauan Tribun Jabar (Tribunnews.com Network), produsen, yakni Pertiwi Darrmawanti Oktavia alias Tiwi (19) hadir ketika BBPOM mengumumkan statusnya.

Selain itu, sejumlah orang dekat Tiwi, perwakilan Dinas Kesehatan Kota Depok, perwakilan Pemerintah Kota Bandung, dan perwakilan instansi lainnya juga hadir dalam acara tersebut.

Abdul mengatakan, Tiwi dikenakan sanksi administrasi terkait dengan peredaran produk makanan buatannya, yakni bihun kekinian (bikini).

Sanksi itu berupa penarikan produk makanan dari pasaran yang kemudian dimusnahkan secara bersama-sama.

"Tiwi juga menyatakan permohonan maaf dan membuat pernyataan tidak akan mengulangi memproduksi makanan yang tidak terdaftar," kata Abdul kepada wartawan di kantor BBPOM Bandung, Jalan dr Djundjunan, Kota Bandung.

Pemberian sanksi administrasi itu bukan tanpa alasan. Abdul mengatakan, pihaknya menilai produk makanan buatan Tiwi tidak berbahaya setelah diuji ke laboratorium.

Menurutnya, tidak ada kandungan bahan berbahaya dalam Bikini. Selain itu, Tiwi tidak memiliki niat untuk menyebarkan pornografi melalui produk makanannya tersebut.

"Berdasarkan pendalaman kami juga mendapati jika Tiwi tidak memiliki pengetahuan terhadap perizinan untuk peredaran makanan," kata Abdul. (cis)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini